BERSAMA 10 provinsi yang ada di Indonesia, Kalimantan Tengah termasuk dalam deretan daerah yang meraih Top Ten untuk penanganan konflik sosial. Penghargaan anugerah kerukunan umat beragama ini dari Kementerian Dalam Negeri langsung diserahkan kepada Wakil Gubernur Kalteng, Habib Said Ismail di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (15/3/2017).
PENGHARGAAN kali kedua ini diraih Bumi Tambun Bungai, karena sebelumnya juga menyabet Harmony Award dari Kementerian Agama RI pada Minggu (16/2/2017) lalu. Bersama Kalimantan Tengah, yang termasuk dalam Top Ten itu adalah Kalimantan Timur, Jawa Timur, Lampung, DI Yogyakarta, Aceh, Maluku Utara, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan dari penilaian versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo langsung menyerahkan piagam penghargaan kepada 10 gubernur, termasuk Wagub Kalteng Habib Said Ismail yang mewakili daerah dalam acara pembukaan rapat koordinasi nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
“Adanya penghargaan ini memacu kami untuk terus mencoba meningkatkan peran tim terpadu sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri,” ucap Habib Said Ismail.
Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini mengakui posisi Kalteng berada di urutan kedelapan. Untuk itu, tahun 2018 mendatang, Said Ismail mengatakan provinsinya bertekad untuk meraih posisi lima besar. Menurutnya, dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2015, dijelaskan keberadaan tim terpadu penanganan konflik sosial bukan hanya berlaku di tingkat provinsi tapi juga melebar hingga ke kabupaten dan kota. “Walau di Kalteng, semua sudah terbentuk, tetapi masih ada beberapa daerah yang kurang koordinasi dan laporan mengenai daerahya masing-masing,” ucap Habib Said Ismail.
Ke depan, masih menurut dia, Pemprov Kalteng akan menjalin sinergitas dengan instansi terkait seperti TNI, Polri, kejaksaan dan pengadilan yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di seluruh daerah agar penanganan konflik sosial jauh lebih mantap dan terkoordinir lagi.
“Tak mustahil ke depan, sebelum konflik sosial itu terjadi bisa ditangani dengan cepat. Kami juga meminta agar peran Kantor Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kalteng lebih optimal lagi, terutama mengetahui daerah mana saja yang rawan konflik, baik berkenaan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun masalah suku, agama, ras dan antar golongan (SARA),” imbuh Habib Said Ismail.(jejakrekam)
Penulis : Tivarianthy
Editor : Didi GS
Foto : Tivarianthy