POLEMIK penuntasan pembangunan Rumah Sakit Sultan Suriansyah yang sudah dimulai pada 2015, dan berakhir pada 2019, makin bergulir. Wacana swastanisasi dalam penuntasan dua tahun anggaran yang tersisa megaproyek di Jalan RK Ilir Banjarmasin itu, terus memicu pro dan kontra.
BERPOLA multiyears atau tahun jamak dengan kekurangan dana untuk menuntaskan proyek fisik RS Sultan Suriansyah mencapai Rp 180 miliar. Hal ini sesuai nota kesepakatan antara DPRD dan Pemkot Banjarmasin akan dialokasikan dalam tiga tahun anggaran.
“Tahun 2017 ini, dianggarkan kembali Rp 38 miliar untuk kelanjutkan pembangunan poliklinik yang belum selesai. Sedangkan, untuk pembangunan gedung utama berlantai 10 plus bangunan lainnya akan dianggarkan tahun depan. Ya, estimasi dananya mencapai Rp 140 miliar dalam tiga tahun anggaran yang tersisa,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Gusti Ridwan Sofyani kepada wartawan saat memantau proyek RS Sultan Suriansyah, Selasa (14/3/2017).
Dengan jumbonya anggaran itu, Ridwan berpendapat mau tak mau dengan estimasi kemampuan keuangan daerah, maka menggandeng pihak swasta harus menjadi pilihan jika ingin RS Sultan Suriansyah segera berdiri dan bisa dioperasionalkan.
Sedangkan, Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Faisal Heriyadi menjelaskan dewan tetap berpatolkan pada kesepakatan awal atau memorandum of understanding bahwa pembangunan RS Sultan Suriansyah harus dituntaskan dalam tiga tahun anggaran. “Soal rencana kerjasama dengan swasta, kita lihat dulu segi regulasinya. Masalah ini belum dibicarakan dengan Pemkot Banjarmasin, makanya dalam waktu cepat akan segera dipanggil,” cetus Faisal.
Menariknya, mantan Walikota Banjarmasin H Muhidin turut menyesalkan jika nantinya pembangunan RS Sultan Suriansyah harus menggandeng pihak ketiga, dengan alasan keterbatasan dana. “Kan sudah dianggarkan, artinya sudah menjadi prioritas. Jika dibantu swasta, berarti Pemkot Banjarmasin tidak mandiri. Selesaikan dulu bangunannya dengan fokus yang ada. Nanti jika sudah selesai akan dibantu pemerintah pusat untuk peralatan medisnya. Jadi, jangan pesimis dulu sehingga harus kerjasama dengan swasta,” pungkasnya.(jejakrekam)
Penulis : Hendra
Editor : Didi GS
Foto : Hendra