SEDIKITNYA ada tiga sumber dana yang digelontorkan ke Universitas Lambung Mangkurat (ULM), hingga perguruan tinggi negeri tertua di Pulau Kalimantan ini bisa menjalankan roda organisasi lembaga kependidikannya. Dari tiga sumber itu, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih program, jika nantinya tak dikelola dengan transparan dan tepat sasaran.
SUMBER finansial yang cukup gemuk disuntikkan ke ULM itu meliputi bantuan dari Islamic Development Bank (IDB), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dana hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Selatan. Sedangkan, total dana yang diterima ULM dari ADB itu berkisar Rp 400 miliar, lalu APBN Tahun Anggaran 2017 sebanyak Rp 338,124 miliar. Sedangkan, dana hibah Pemprov Kalsel, hingga kini masih dalam proses penyesuaian, karena mengingat ULM menerima suntikan dana ratusan miliar tiap tahunnya. Dengan adanya tiga mata anggaran untuk pendanaan operasional kampus ULM yang berpusat di Banjarmasin dan Banjarbaru itu, dikhawatirkan bakal tumpang tindih. Sebab, ada anggapan tidak mudah menggunakan tiga mata anggaran dalam satu pembangunan. Apalagi dana yang dikelola terbilang jumlahnya tidak sedikit.
Rektor ULM Prof DR H Sutarto Hadi ketika dikonfirmasi awak jejakrekam.com menjelaskan, penggunaan dana tersebut tidak akan tumpang tindih. Sebab, beber dia, peruntukan masing-masing anggaran sudah terencana rapi. “Yang dari IDB itu lebih banyak untuk kegiatan fisik. Kalau hibah digunakan untuk pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dosen dan juga kegiatan kemahasiswaan. Kalau dari APBN kebanyakan untuk kegiatan rutin akademik,” tutur Sutarto Hadi di Banjarmasin, Minggu (12/3/2017).
Guru besar pendidikan matematika FKIP ULM ini mengungkapkan dana Rp 400 miliar yang dikucurkan IDB peruntukannya membangun 12 gedung baru. Dana yang bersumber dari bank negara-negara Islam itu telah diserahkan beberapa tahun lalu. Namun setiap tahunnya dikucurkan berdasarkan daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) APBN. “`Nah yang bersumber dari IDB DIPA APBN tahun 2017 ini belum diserahkan,’’ tuturnya.
Ia menyebut dari 12 gedung baru yang dibangun itu terbagi di dua lokasi. Yakni, 10 gedung di Banjarmasin dan dua gedung baru di Banjarbaru. Masih menurut Sutarto, sebagian besar gedung untuk keperluan ruang kelas belajar mengajar serta lainnya, seperti auditorium representatif, sport center, laboratorium, lecture teather, perpustakaan dan student activity center.
Sutarto menambahkan tidak mudah untuk bisa memperoleh bantuan bernilai ratusan miliar tersebut. “Setidaknya butuh waktu bertahun-tahun bagi pengelola ULM untuk memperjuangkannya. Proses panjang termasuk presentasi di tingkat internasional juga harus ditempuh. Dananya itu malah lebih Rp 400 miliar. Itu pun sudah lama berjalan sejak saya jadi Wakil Rektor IV ULM. Untuk itu, kami menyusun proposal dan menjalankan hingga sekarang,’’ ucapnya. Terkait hibah dari Pemprov Kalsel, Sutarto mengatakan sampai saat ini belum ada pencairan untuk tahun anggaran 2017. `”Kami masih menunggu juga itu, belum ada informasi lanjutan,” imbuhnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalsel, Suharyanto mengatakan pada tahun 2017 ini hibah bagi sejumlah perguruan tinggi di daerah, tetap ada dalam APBD. Hanya saja, beber dia, belum bisa dicairkan lantaran proses administrasi. “Sedangkan, untuk proposal permohonan hibah yang diajukan tahun lalu, pada 2017 ini masih dilakukan verifikasi oleh tim gabungan Biro Kesra dan Badan Keuangan Daerah Kalsel. Nah, kalau sudah keluar surat keputusan (SK) dari tim verifikasi, maka secepatnya bisa dicairkan,” pungkasnya.(jejakrekam)
Penulis : Wan Marley
Editor : Didi GS
Foto : Panoramio