TOTAL kredit yang disalurkan perbankan selama 2016 mencapai Rp 1,15 triliun untuk pembangunan 10.549 unit rumah di Kalimantan Selatan. Dari penyaluran kredit yang ada, Kabupaten Barito Kuala yang tumbuh subur dengan industri properti mendapat suntikan dana tertinggi mencapai Rp 296 miliar.
MENYUSUL Kabupaten Barito Kuala, giliran Kabupaten Banjar yang menjadi daerah penyangga Kota Banjarmasin mendapat gelontoran dana kredit perumahan mencapai Rp 250 miliar. Fakta itu diungkap Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H Abdul Haris Makkie dalam rapat koordinasi pemetaan potensi pembangunan rumah 2017 dan 2018 bersama Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Banjarmasin, Jumat (1-/3/2017).
“Jadi, ada 10.549 rumah yang telah dibangun dan dibiaya kredit dari perbankan yang ada di Kalimantan Selatan selama 2016. Yang pasti, kami berharap bukan hanya bisnis perumahan, tetapi pihak terkait memperhatikan akses jalan yang ada dalam komplek perumahan serta transportasi umum untuk masyarakat,” tutur Haris Makkie. Sebab, kata dia, penyaluran kredit perumahan untuk membantuk masyarakat yang belum memiliki rumah dengan mudah, juga harus dibarengi dengan koneksitas transportasi massal sebagai fasilitas pendukungnya.
Ia mencatat hingga kini dari 974.759 rumah tangga (RT) yang ada di Kalsel, terdata 779.559 rumah tangga telah memiliki rumah, 57.634 masih berstatus menyewa atau mengontrak dan 96.066 masih menumpang. “Sisanya, 21.500 rumah tangga, belum terdata. Nah, dari data itu sebanyak 46.477 keluarga yang belum memiliki rumah berada di Kota Banjarmasin dan sebanyak 16.805 keluarga di Banjarmasin juga masih menumpang,” ucap Haris Makkie.
Mantan Kepala Biro Humas Setdaprov Kaslel ini mengungkapkan untuk rumah yang tidak layak huni di Kalsel mencapai 41.561 rumah. Kemudian, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertinggi mencapai 6.380 rumah. Disusul, Kabupaten Barito Kuala sebanyak 6.318 rumah, Kabupaten Banjar, 6.038 rumah dan Kotabaru 4.218 rumah. Sedangkan, Banjarmasin termasuk yang terendah hanya 2.78 rumah.
Menurut Haris Makkie, dengan meningkatnya jumlah kepemilikan rumah tersebut, maka pada 2016 direncanakan pembangunan perumahan nonsubsidi atau umum sebanyak 11.101. Sayangya, hanya terealisasi 55 persen atau sekitar 6.158 persen. “Sedangkan pembangunan perumahan bersubsidi atau MBR sebanyak 13.950 rumah,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti, pada rapat koordinasi pemetaan potensi pembangunan rumah 2017 dan 2018 mengakui Kalsel merupakan salah satu dari 10 provinsi terbesar yang berhasil menyalurkan KPR bersubsidi. Menurut dia, pada 2016 perbankan Kalsel telah menyalurkan KPR bersubsidi sebanyak 14.430 unit melalui tiga program yaitu penyaluran subsidi melalui program Fasilitas Likuidasi Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebanyak 3.198 unit dengan totap anggaran Rp313,17 miliar. Lalu, penyaluran subsidi selisih bunga (SSB) sebanyak 6.146 unit dan penyaluran program Bantuan Subsidi Uang Muka (BSUM) sebanyak 3.677 unit dengan anggaran Rp14,7 miliar.
“Tingginya realisasi penyaluran kredit KPR bersubsidi di Kalsel dalam rangka mendukung program pemerintah pusat, berupa pembangunan satu juta rumah di Kalsel tersebut. Hal ini membuat Kementerian PUPR kembali menyalurkan bantuan subsidi kepada warga kurang mampu di provinsi ini pada 2017,” tuturnya.
Lana memastikan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR telah menetapkan target bantuan pembiayaan rumah 2017. Hal ini terperinci dalam target penyaluran KPR FLPP sebanyak 120 ribu unit dengan anggaran Rp9,7 miliar, penyaluran SSB untuk 225 ribu unit dengan alokasi anggaran Rp3,7 miliar. Kemudian, penyaluran SBUM sebanyak 345 ribu unit dengan suntikan dana Rp1,3 miliar.(jejakrekam)
Penulis : Wan Marley
Editor : Didi GS
Foto : PU Pemkab Bato
