JARINGAN Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) yang bergerak dalam mengawal program pemerintah pusat dan daerah untuk kepentingan masyarakat, termasuk di Kalimantan Selatan, terus menunjukkan eksistensinya.
KINI JPKP telah membentuk pengurus di semua kabupaten/kota, namun hanya Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU), dan Barito Kuala (Batola) yang masih dalam proses pendiriannya.
Sejal awal 2017, JPKP sudah membentuk jaringan dengan merekrut para aktivis dan elemen masyarakat, dan diperkirakan April 2017 rampung. Jika HSS, HSU, dan Batola terbentuk, maka pengurus JPKP sudah mencapai di 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
“Mitra sosialisasi program pemerintah yang dipercaya masyarakat salah satu tugas JPKP,” kata Ketua JPKP Kalimantan Selatan, H Winardi Sethiono di Banjarmasin, Senin (27/2).
Ia menjelaskan pada April 2017 digelar pelantikan JPKP yang dihadiri 13 kabupaten/kota se-Kalsel. “Kami sudah siap dilantik, dan kita telah bekerja melaksanakan program JPKP secara bertahap,” tutur pengusaha advertising ini.
Program dan agenda JPKP, beber Winardi, konsolidasi organisasi, kegiatan insedentil, pemanfaatan personil, penyusunan agenda perbidang, dan koordinasi lintas instansi/lembaga di pemerintah daerah Provinsi Kalsel. “Komunitas kami ini bergerak bersifat sosial kemasyarakatan,” ucapnya.(jejakrekam)
Penulis  : Afdi NR
Foto      : JPKP Kalsel.
