Hanura Jadi Penampung Politisi Parpol Lain yang Eksodus

0

PARTAI Hati Nurani Rakyat (Hanura) kini menjadi pelabuhan bagi para politisi yang eksodus dari parpol lain jelang Pemilihan Umum Legislatif (Pemilu) 2019 mendatang. Cukup banyak para pengusaha, politisi dan birokrat hijrah ke parpol yang kini dipimpin Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hanura, pasca ditinggalkan Jenderal (Purn) Wiranto.

BERGABUNGNYA sejumlah pengusaha, politisi dan anggota DPD/DPRD diakui Wakil Ketua DPD Partai Hanura Kalsel, Adwin Tista. Menurutnya, saat ini parpolnya memang banyak menampung sejumlah politisi yang semula kader parpol lain menyatukan ke wadah parpol sempalan Partai Golkar ini.

“Iya, ada beberapa orang yang telah bergabung. Namun, mereka belum mendapat surat keputusan (SK) dari DPP Partai Hanura. Jadi, belum resmi dikatakan kader Partai Hanura. Yang pasti, kalau sudah ber-SK, tentu mereka bisa bergerak,” ucap Adwin Tista di Banjarmasin, Sabtu (25/2/2017).

Menurut advokat kondang ini, dalam dunia politik eksodusnya sejumlah politisi atau pengusaha ke parpol baru, bukan hal yang baru. Ia mengatakan selama tidak melanggar ketentuan, hal tersebut sah- sah saja. Sayangnya, Adwin enggan menyebut siapa saja yang tergabung ke Partai Hanura jelang verifikasi faktual parpol peserta Pemilu 2019. “Yang pasti, cukup banyak. Artinya, lebih dari satu,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini, Partai Hanura tengah mempersiapkan verifikasi administrasi yang sudah dilakukan secara internal. Konsolidasi dari level kecamatan hingga kelurahan dan desa atau tingakt ranting di 13 kabupaten dan kota sudah terlaksana. “Artinya, Hanura sudah siap untuk menghadapi verifikasi faktual dari KPUD Kalimantan Selatan,” ujar dosen STIH Sultan Adam ini.

Ia mengungkapkan belajar dari pengalaman Pemilu 2014, basis massa terkuat Partai Hanura hanya ada di dua kabupaten yakni Tanah Bumbu dan Tabalong. “Dari dua kabupaten ini, kami dapat dua kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, meski ada tambahan suara dari kabupaten lain yang masuk dalam daerah pemilihan di Kalsel,” tutur Adwin.

Untuk memperkuat jaringan parpol, Adwin menegaskan Hanura terus melakukan koordinasi dan konsolidasi internal, hingga merambah ke tingkat ranting desa atau kelurahan se-Kalimantan Selatan. “Pada dasarnya, kelemahan dalam Pemilu 2014 lalu akan ditutupi untuk menghadapi Pemilu 2019 mendatang,” ucapnya.

Adwin mencontohkan dalam Pemilu 2014, Partai Hanura rata-rata hanya mampu meraih satu dan dua kursi seperti di Hulu Sungai Selatan (HSS), Tanah Laut (Tala), berbeda dengan Tanah Bumbu dapat mengantarkan dua kader parpol di DPRD Tanbu, dan 4 kursi di DPRD Tabalong. “Sedangkan, di Banjarmasin pada Pemilu 2014, hanya satu kursi di DPRD setempat. Hal ini menjadi catatan bagi kami agar lebh fokus bertarung di berbagai daerah, khususnya di ibukota Kalsel,” tuturnya.

Menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap ketiga 2018, Adwin Tista memastikan Partai Hanura akan lebih selektif, terutama menyangkut figur yang akan diusung harus diukur dari track record (jejak rekam) di tengah masyarakat. “Rasanya, terlalu dini jika Partai Hanura langsung mendukung salah satu kandidat. Ya, seperti di Kabupaten Tabalong sudah bermunculan figur yang ingin menantang Bupati Tabalong Anang Syakhfiani. Walau Hanura memiliki kursi yang cukup besar di Tabalong, kami tetap selektif dalam memilih figur calon kepala daerah,” ucap Adwin.

Mengapa? Menurut dia, jika Partai Hanura salah dalam memilih calon, tentu akan berdampak pada raihan suara dalam Pemilu 2019 mendatang. Sebaliknya, kata dia, jika Hanura justru tepat, maka imbasnya bisa dirasakan parpol karena bisa mengukur elektabilitas dan popularitas parpol pengusungnya. “Makanya, kami lebih berhitung dalam Pilkada 2018 mendatang,” imbuhnya.(jejakrekam)

Penulis  : Didi GS

Foto     : Restu

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.