Anggaran Hanya Rp 4,5 Miliar, Terpaksa Pangkas Gaji Guru Honorer

0

JANJI awalnya para guru honorer yang ada di Kalimantan Selatan akan diberi tunjangan gaji sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Pola pembayaran triwulan, sepertinya akan pupus. Mengapa? Ternyata, dari alokasi dana yang disiapkan mencapai Rp 4,5 miliar itu, tak cukup membayar ribuan guru tidak tetap itu.

DATA hasil validasi dan verifikasi faktual Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, mencatat jumlah guru honorer itu awalnya hanya 3.500 orang, kini membengkak menjadi 6.229 orang.

Nah, dari kalkulasi sementara Disdikbud Kalsel, dengan alokasi dana sebesar Rp 45 milair per tahun, maka para honorer itu sepatutnya menerima gaji dalam sebulan sebesar Rp 600 ribu. Kemudian, ada suntikan dana dari pemerintah pusat, sehingga direncanakan dibulatkan menjadi Rp 1,5 juta.

Terealisasikah hal itu? Ternyata, ibarat pepatah masih jauh panggang dari api. Kondisi itu diakui Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Yazidie Fauzi yang mengungkapkan di tengah situasi yang serba sulit, akibat pemangkasan alokasi dana khusus dan umum dari pemerintah pusat, beban untuk menggaji para guru honorer menjadi beban Pemprov Kalsel.

“Sedangkan, anggaran yang diusulkan Rp 45 miliar itu tak mungkin berubah lagi. Makanya, tak ada jalan lain, ya menyesuaikan alokasi dana tersedia dengan jumlah guru honorer yang membengkak itu,” ucap legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Banjarmasin, Jumat (18/2/2017).

Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan berencana akan mentransfer tunjangan guru honor ke rekening masing-masing dengan kisaran awal mencapai Rp 1,5 juta. Nah, Yadizie Fauzi menilai hal itu sepertinya sulit terealisasi, mengingat keterbatasan dana yang ada. “Makanya, tunjangan guru honorer ini akan dipangkas, menyesuaikan kondisi keuangan daerah, serta memberi asas berkeadilan kepada semua honorer. Dengan bertambahnya jumlah guru honorer ini, otomatis bertambah pula beban keuangan daerah. Hal ini harus disesuaikan dengan kemampuan daerah,” tutur mantan Ketua KNPI Kalsel ini.

Yazidie mengakui sejak kewenangan pengelolaan SMA dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, otomatis beban anggaran juga mengiringinya. Sementara, menurut Yadizie, kondisi keuangan rata-rata belum stabil, akibat pemotongan dari pemerintah pusat. “Yang pasti, kami akan memperjuangkan agar ada dana khusus bagi guru honorer. Ini akan dibahas dalam APBD-Perubahan 2017 mendatang,” imbuhnya.(jejakrekam)

Penulis : Igam

Foto     : CatangSatu

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.