ADA aroma kesepakatan yang ditengarai bakal meloloskan kandidat ketua Komite Nasional Olahraga Nasional (KONI) Kalimantan Selatan yang berlatar belakang pejabat publik dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) April 2017 nanti.
REGULASI yang melarang pejabat publik, sudah sangat jelas berdasar UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Terlebih lagi, masa kepengurusan KONI Kalsel periode 2013-2017, yang dipimpin Bambang Heri Purnama, anggota DPR RI asal Partai Golkar itu akan berakhir pada Maret 2017.
Sekretaris Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua KONI Kalsel, Rakhmat Nopliardy mengakui dari hasil konsultasi dengan KONI Pusat, tergambar adanya ‘dispensasi’ bagi pejabat publik untuk merebut kursi tertinggi di lembaga pembina olahraga prestasi di Banua. “KONI Pusat sepertinya tidak terlalu saklak dengan aturan pencalonan ketua. Hal itu juga menjadi kesepakatan dalam Rakonprovsus KONI Kalsel di Hotel Tree Park Banjarmasin,” ujar Rakhmat Nopliady di Banjarmasin, Jumat (17/2/2017).
Menariknya lagi, yang menjadi rujukan KONI Kalsel adalah tercatat ada 14 provinsi di Indonesia, komite khusus olahraga ini justru dipimpin pejabat publik, seperti gubernur, wakil gubernur hingga ketua DPRD setempat.
Namun, hal berbeda justru disuarakan mantan Sekretaris Persatuan Lawn Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) Kalimantan Selatan, Sukhrowardi. Menurutnya, sosok Ketua KONI Kalsel ke depan, tidak harus dipilih adalah figur yang memiliki finansial kuat. “Sebab, dana pembinaan dan pengembangan dunia olahraga di Banua ini sudah disuntik melalui APBD Kalsel mencapai Rp 40 miliar. Bahkan, berdasar UU Sistem Keolahragaan Nasional sudah jelas diamanatkan anggaran khusus untuk olahraga sebesar setengah persen dari total APBD,” ujar Sukhowardi.
Pengurus KONI Kalsel Bidang Promosi ini menegaskan pada hakikatnya KONI itu hanya regulator dan fasilitator, sehingga dalam kepemimpinan yang dibutuhkan adalah sosok manajerial, bukan terpaku pada pejabat publik. “Terpenting adalah sang ketua itu mampu berkomunikasi dengan pejabat publik. Saya masih menaruh harapan ada beberapa figur di tubuh KONI atau pengurus provinsi (pengprov) yang memiliki profesionalisme dalam dunia olahraga,” ucap Sukhrowardi.
Pendiri Banua Terang ini menyebut nama Edi Sukarno, yang sudah lama malang melintas di kepengurusan KONI Kalsel. “Beliau juga layak untuk diusulkan menjadi Ketua KONI Kalsel ke depan,” ujarnya.
Nah, menurut Sukro-sapaan akrabnya, jika mau figur yang memiliki dana cukup besar untuk pembinaan dan pengembangan olahraga adalah Anton Gunadi. Pengusaha sukses yang juga Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kalimantan Selatan ini sudah teruji mampu mengangkat olahraga populer itu menjadi cabang olahraga prestasi. “Belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika H Abdussamad Sulaiman HB (almarhum) ditunjuk menjadi Ketua KONI Kalsel juga berasal cabor sepakbola yang merupakan olahraga yang populer di masyarakat,” tutur Sukro.
Ia mengajak agar para peserta Musorprov Kalsel April 2017 untuk membuka mata dan telinga, sehingga tak ada berkutat pada satu figur calon ketua. “Saya yakin dengan beragamnya pilihan calon ketua KONI Kalsel ke depan, justru makin membuat dunia olahraga kian berkembang. Makanya, dibutuhkan kedewasaan para peserta Musorprov Kalsel dalam melihat figur calon ketua,” imbuhnya.(jejakrekam)
Penulis : Didi GS
Foto : Banjarmasin Post