POSISI strategis yang membawahi semua rektor di perguruan tinggi negeri dan swasta, kini salah satunya dipegang Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof DR H Sutarto Hadi. Profesor matematika ini dipilih menjabat Wakil Ketua Umum Forum Rektor Indonesia dalam Konferensi Rektor Indonesia 2017 di Jakarta.
DALAM Konferensi Forum Rektor Indonesia 2017 di Jakarta, sedikitnya ada 4.000 perguruan tinggi negeri dan swasta yang mengikutinya. Padahal, sebelumnya, Sutarto Hadi ini masuk jajaran anggota Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia pada periode yang lama.
“Saya baru aktif sebagai Wakil Ketua Umum Forum Rektor Indonesia pada 2018 nanti. Ya, sekarang masih menjabat anggota Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia,” ujar Sutarto Hadi kepada wartawan, di Banjarmasin, Senin (13/2/2017).
Kepercayaan yang diemban Sutarto Hadi mewakili ULM merupakan sebuah kehormatan bagi kampus tertua di Pulau Kalimantan ini. Sebab, ada 4.000 perguruan tinggi yang berada dalam lingkungan organisasi profesi tersebut. “Ini juga menjadi kebanggaan sekaligus kehormatan bagi ULM untuk dipercaya menduduki jabatan tersebut,” ucap Sutarto.
Ia menjelaskan tugas Forum Rektor Indonesia jelas sangat strategis dalam pengembangan dunia pendidikan tinggi, seperti menjaga netralitas kampus dari politik praktis. Sebab, beber Sutarto, universitas harus menjalankan posisinya sebagai penyeimbang, bukan dijadikan alat politis.
“Forum Rektor Indonesia ini juga didirikan di masa reformasi 1997. Saat ini, terjadi gejolak politik dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Jadi, semangat forum ini adlaah menjadi jiwa dan semangat untuk terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutur Sutarto.
Sedangkan tugas di internal kampus, Sutarto mengungkapkan Forum Rektor Indonesia harus mendorong kemajuan dan kesejahteraan kampus, termasuk dosen dan mahasiswa. “Utamanya lagi, bisa menyampaikan aspirasi kampus kepada pemerintah serta mengkritisi segala kebijakan yang jauh dari kaidah yang ada,” ucap guru besar FKIP ULM ini.
Dia mencontohkan terbitnya kebijakan pemerintah pusat lewat Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Permenristek) Nomor 20 Tahun 2017, yang memberlakukan agar para dosen terutama bertitel profesor membuat karya ilmiah terbilang sangat berat. “Apalagi karya ilmiah itu harus dipublikasikan di jurnal internasional. Padahal, tidak semua dosen bisa memenuhinya dalam waktu singkat. Makanya, Forum Rektor Indonesia meminta Kemenristek dan Perguruan Tinggi segera mengevaluasinya,” tegas Sutarto.
Kebijakan itu diakuinya, akan diberlakukan pada November 2017 mendatang yang akan berdampak bagi para dosen, terutama pemerintah pusat akan menghapus tunjangan profesor pada 2018 jika tak memuat karya ilmiah dalam jurnal internasional. “Inilah yang membuat banyak guru besar menjadi resah. Menangkap keresahan itu, Forum Rektor Indonesia tengah menegosiasikan masalah ini dengan pemerintah pusat,” ucap Sutarto.
Masih menurut dia, keberadaan Forum Rektor Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama perguruan swasta yang patut mendapat perhatian pemerintah. “Bayangkan saja, hampir 90 persen perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu berstatus swasta. Sedangkan, perguruan tinggi negeri hanya ada 150 buah. Nah, kesenjangan ini yang tengah diperjuangkan Forum Rektor Indonesia untuk mendapat atensi dari pemerintah pusat,” imbuhnya.(jejakrekam)
Penulis : Fadel Karli
Foto : Liput.id