PN Banjarmasin Sudah Serahkan Putusan Kasasi Fauzan Saleh

0

DI BAWAH ketukan palu hakim ‘killer’ para koruptor Mahkamah Agung (MA), DR Artidjo Alkostar, putusan kasasi perkara korupsi dana bantuan sosial (bansos) menghukum enam terdakwa yang terjerat kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 27,5 miliar itu.

PUTUSAN kasasi bernomor 2846 K/Pid.Sus/2015 tanggal 08 Agustus 2015 justru  mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum (JPU). Para hakim agung yang memeriksa perkara itu juga membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi PT Banjarmasin bernomor 1/PID.SUS-TPK.PLW/2015/PT.BJM, tertanggal 28 Oktober 2015. Lembaga tertinggi peradilan ini juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin bernomor 26/Pid.sus.TPK/2015/PN.BJM, tertanggal 10 Agustus 2015.

Adanya salinan putusan terdakwa kasus bansos ini diakui Hubungan Masyarakat (Humas) PN Banjarmasin, Afandi Widaryanto SH. Menurutnya, dari enam perkara hanya dua berkas salinan putusan yang telah diterima PN Banjarmasin. “Untuk perkara dengan terdakwa atas nama Ahmad Fauzan Saleh (mantan Wakil Bupati Banjar dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kalimantan Selatan) yang dihukum 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta subside 6 bulan kurungan sudah kami serahkan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Sedangkan, salinan putusan atas nama terdakwa Muchlis Gafuri (mantan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan) belum dapat diserahkan, karena dalam putusan MA itu masih kurang satu lembar,” ujar Afandi Widaryanto di Banjarmasin, Senin (13/2/2017).

Jebolan Universitas Soerjo Ngawi, Jawa Timur ini mengungkapkan vonis yang dijatukan hakim agung MA kepada Muchlis Gafuri juga sama dengan terdakwa Fauzan Saleh, yakni penjara selama 2,5 tahun plus denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. “Nah, salinan putusan MA ini sudah dikembalikan ke Jakarta. Sedangkan, untuk empat perkara lainnya hingga kini belum kami terima salinan putusannya,” ucap Afandi. Mantan hakim di Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat ini menegaskan kini kewenangan untuk mengeksekusi putusan kasasi MA itu berada di tangan Kejaksaan Negeri Banjarmasin selaku eksekutor.

Dalam perkara bansos yang digunakan untuk bagi-bagi dana ke sejumlah ormas, LSM dan lainnya disidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel. Dari perkembangan kasus ini, terseret enam terdakwa yakni mantan Sekdaprov Kalsel HM Muchlis Gafuri, mantan Asisten II Setdaprov Kalsel H Fitri Rifanie. Kemudian, dua mantan Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalsel masing-masing atas nama H Anang Bahrani serta HA Fauzan Saleh. Kasus ini juga menjerat mantan dua staf Bendahara Biro Kesra Kalsel  Sarmili dan Mahliana.

Pada saat diadili di Pengadilan Tipikor PN Banjarmasin, perkara yang dinilai merugikan negara sebesar Rp 27,5 miliar, majelis hakim sempat menjatuhkan vonis onslag van recht vervolging.  Artinya, para terdakwa ini divonis bebas lepas dari segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukannya, seperti tertuang dalam surat dakwaan JPU. Enam terdakwa ini sempat dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Teluk Dalam Banjarmasin, karena dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi tidak memiliki unsur pidana seperti yang didakwakan jaksa atas unsur kerugian negara puluhan miliar itu.(jejakrekam)

Penulis   : Didi GS

Foto       : Didi GS

 

 

 

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.