Cabut Tarif 10 Kubik, Naikkan Sewa Meter, Fraksi PKS Tuding Kebijakan Walikota Sarat Politis

0

KEBIJAKAN Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dituding Fraksi PKS DPRD Kota Banjarmasin sangat sarat politis. Saat pencalonan Ibnu Sina di pemilihan Walikota Banjarmasin tahun 2020, sempat mencabut tarif ‘pukul rata’ 10 meter kubik.

PENCABUTAN tarif 10 meter kubik (m3) yang sempat menuai protes, bahkan telah lama dinikmati PDAM Bandarmasih dari tagihan para pelanggan, tiba-tiba diputuskan Walikota Ibnu Sina terhitung efektif pada 16 September 2020 lalu.

Keputusan itu diambil Walikota Ibnu Sina usai menggelar rapat internal bersama jajaran direksi PDAM Bandarmasih dan Dewan Pengawas pabrik air milik Pemkot Banjarmasin itu. Pencabutan kenaikan tarif ala ‘angkot’ juga diakuri Ketua Dewan Pengawas PDAM Bandarmasih, Ichwan Noor Chalik bersama Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Yudha Achmadi.

Namun, begitu Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dilantik dan resmi menjabat orang nomor satu di Balai Kota bersama rekan duetnya, Wakil Walikota Arifin Noor, tiba-tiba muncul kenaikan bertajuk penyesuaian tarif sewa meter bervariasi untuk semua kategori pelanggan, terkecuali bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

BACA : Berlaku Efektif Oktober, Walikota Ibnu Sina Cabut Kebijakan Pemakaian Air Leding 10 Kubik

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Banjarmasin Hendra menilai satu sisi mencabut pemberlakuan tarif air leding 10 kubik, namun di sisi lain menyetujui penyesuaian tarif sewa meter PDAM Bandarmasih, justru kuat aroma politisnya.

“Bacaannya di publik ya seperti itu, saat menjadi calon walikota  mencabut pemberlakuan tarif 10 kubik air leding. Nah, saat terpilih dan menjadi walikota lagi, justru masyarakat dibebani lagi soal tarif sewa meter,” ucap Hendra kepada jejakrekam.com, Minggu(4/7/2021).

Anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin ini menegaskan Fraksi PKS bersama fraksi lainnya telah mengusulkan agar dewan segera memanggil jajaran direksi PDAM Bandarmasih.

BACA JUGA : Beli Bahan Kimia hingga Penyusutan Nilai Aset, Laba PDAM Bandarmasih Alami Penurunan

Direncanakan pada Selasa (6/7/2021) nanti, Komisi II DPRD Banjarmasin akan meminta keterangan soal kebijakan penyesuaian tarif sewa meter yang menuai polemik di tengah masyarakat.

“Saat ini, masyarakat kesulitan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, kenapa PDAM Bandarmasih itu tidak menahan diri? Jujur saja, kalangan ekonomi menengah ke bawah itu juga mengalami kesulitan ekonomi, adanya pendapatan yang menurun di masa pandemi ini,” tutur Hendra.

Untuk itu, mantan Ketua DPD PKS Banjarmasin ini meminta agar pabrik air pelat merah serta pengampu kebijakan di Balai Kota lebih bijak dalam menyikapi kondisi masyarakat yang harus menghadapi pandemi Corona.

“Bukan malah bikin kebijakan baru yang membebani masyarakat. Saya tahu, PDAM Bandarmasih itu baik-baik saja, bahkan tiap tahun masih untung. Kesejahteraan karyawannya pun tergolong terjamin. Lantas apa lagi yang mau dicari? Mau cari untung besar? Sementara masyarakat masih susah,” ucap mantan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin ini.

BACA JUGA : Sewa Meter Naik Efektif Agustus Nanti, PDAM Bandarmasih Klaim Direstui Dewas Dan Walikota

Bahkan, dalam amatan Hendra, justru PDAM Bandarmasih tergolong perusahaan yang sehat baik dari perputaran uang serta segi pendapatan juga meningkat. Semua itu karena cakupan layanan air leding yang disuplai PDAM Bandarmasih sudah hampir 100 persen.

“Secara kasat mata saja, orang sudah menilai PDAM Bandarmasih itu sudah untung? Lantas mengapa harus menambah beban pelanggan. Harusnya, aspek sosial dari perusahaan daerah ini bisa ditonjolkan, bukan hanya mengejar keuntungan belaka,” imbuhnya.(jejakrekam)

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.