PROTES warga sekitar Masjid Al Busro, di Jalan Kuin Utara, Banjarmasin Utara atas proyek drainase yang dibuat di badan jalan hingga menyempit dan terakses menuju masjid disikapi anggota Komisi III DPRD Banjarmasin, Aman Fahriansyah.
USUT punya usut, ternyata proyek ini digarap Kementerian PUPR dalam program penataan kawasan permukiman nelayan/tepi Kuin dengan berkoordinasi Pemkot Banjarmasin. Begitupula, Aman Fahriansyah yang juga legislator PPP merupakan warga Kuin Utara.
“Sebagai warga Kuin, saya juga prihatin dengan pembangunan drainase. Sebab, selama ini di kawasan itu tak pernah banjir, atau terjadi genangan air baik karena hujan deras atau air sungai pasang. Lagipula, kawasan itu bkan kampung nelayan yang kumuh,” ucap Aman Fahriansyah usai melakukan peninjuan ke lapangan di Kelurahan Kuin Utara, kepada jejakrekam.com, Kamis (21/12/2017).
Ia mengeritisi informasi yang diberikan Pemkot Banjarmasin kepada Kementerian PUPR itu sedikit keliru, sehingga lahir konsep penataan kawasan pesisir yang tak sesuai dengan kondisi Kelurahan Kuin Utara sebagai kampung bersejarah di Banjarmasin.
“Semestinya, Pemkot Banjarmasin melalui Dinas PUPR itu menyampaikan informasi yang memadai kepada Ditjen Cipta Karya di Kementerian PUPR. Sekali lagi, Kelurahan Kuin Utara bukan kampung nelayan,” tegas Aman Fahriansyah.
Ia mengungkapkan ada 11 kawasan di Indonesia yang termasuk dalam program penataan kampung dari Kementerian PUPR, namun ternyata Kelurahan Kuin Utara termask dalam kampung nelayan atau pesisir. “Lantas sejak kapan Kampung Kuin dinyatakan sebagai kampung nelayan yang kumuh? Makanya, kami meminta agar Dinas PUPR Kota Banjarmasin, khususnya bidang jalan dan drainase bisa menyampaikan informasi semacam itu ke pusat,” tandasnya.
Sebelumnya, warga Kuin Utara seperti Syamsul Arifin yang juga mantan anggota DPRD Banjarmasin asal PDI Perjuangan juga mempertanyakan proyek drainase tersebut. Dia juga menilai pembuatan drainase yang harus mempersempit badan jalan selama penggarapannya, terkesan dipaksakan.
Syamsul memang tak sendiri. Dia menyampaikan protes bersama Sukriansyah, Sekretaris Masjid Al Busro, dan Uli Yuliansyah, marbot masjid. Bahkan, menurut dia, masyarakat di sekitar masjid mempertanyakan, apa alasan pembuatan drainase di sini. ” Umur saya, sudah enam puluh tahun, dan di sini tidak pernah banjir. Apalagi di sekitar masjid Al Busro, proyek ini hanya akal-akalan untuk menghabiskan anggaran,” tegasnya.
Pembangun drainase yang rencananya akan terkoneksi di Jl Kuin Utara dan sekarang masih dalam proses pekerjaan, dan dialirkan ke sumur yang ada di muka masjid sangat janggal. Sebab, jika kebetulan terjadi luapan air, maka tidak tertutup kemungkinan halaman dan mungkin masjid Al Busro akan terendam. Yang tidak masuk akal, selain dibangun di tengah jalan, kedalaman drainase hanya 20 cm, dan ketinggiannya mencapai 40 cm lebih.
Masalah keberatan pembangunan drainase ini, sudah disampaikan Sukriansyah, pada rapat dengan pihak Kementerian PUPR, Kasetker PKP Provinsi Kalsel, dan PT Arisco Cipta Graha Sarana yang diwakili Sugiono dan Supriadi, dan jajaran terkait dengan proyek ini yang dipimpin Asisten II Pemkot Banjarmasin Hamdi, Kamis ( 14/7/2017 ) lalu, di kantor Walikota Banjarmasin.
Waktu itu disepakati, untuk kelanjutan pembangunan drainase yang menuju masjid Al Busro, pihak kontraktor akan melakuan komunikasi dulu dengan masyarakat sekitar masjid, dan pengurus masjid. Tapi kenyataannya, kontraktor tetap melanjutkan pekerjaan pembangunan drainase yang tidak bermanfaat bagi warga di sekitar masjid.(jejakrekam)
Penulis : Ahmad Husaini
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Dok Aman Fahriansyah