Foto : Dok
PEMERINTAH telah menyepakati jika pelaksanaan Pilkada serentak bakal digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Namun hal tersebut tak sepenuhnya mendapat sambutan baik dari para pelaku demokrasi.
ANGGOTA DPD RI Habib Abdurrahman Bahasyim menilai di tengah pandemi pandemi covid-19 pemerintah terlalu memaksakan pemilihan kepala daerah untuk tetap digelar pada tahun 2020, dan tidak mengindahkan masukan masyarakat dan pegiat demokrasi agar pilkada 2020 di undur ke 2021.
“Pilkada yang akan dilaksanakan tahun 2020 juga akan menyebabkan KPU membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 535,981 miliar yang otomatis akan semakin membebani keuangan negara,” ucap Habib Banua sapaan akrabnya kepada Jejakrekam.com, Kamis (28/5/2020).
BACA : Pilkada Digelar 9 Desember, KPU Kalsel Minta Status Tanggap Darurat Covid-19 Dicabut
Dia merasa miris lemahnya sensitifitas pemerintah terhadap keselamatan masyarakat dengan tetap ngototnya pilkada dilaksanakan pada 9 Desember 2020 nanti.
“Jadi tidak salah jika Pilkada 2020 ini, saya sebut sebagai pilkada peti mati,” tegas Habib Banua yang juga berniat maju Pilwali Banjarmasin.
Bukan tanpa alasan, kandidat doktor University Of Putra Malaysia ini menyebut tingkat penyebaran covid 19 di daerah masih dalam tahap mengkhawatirkan. Data terbaru jumlah pasien positif Covid-19 di Kalsel nyaris tembus 1.000 orang. “Ada 265 kab/kota yang akan melaksanakan gelaran pilkada dgn jumlah ribuan orang yang positif covid-19,” pungkas Habib Banua.(jejakrekam)