Hasil Pilkada HST Diprotes, KPU : Soal Dugaan Politik Uang Itu Domainnya Bawaslu

RIAK-riak protes terhadap hasil pemungutan suara pemilihan Bupati-Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) pada Rabu (9/12/2020) yang ditengarai sarat politik uang (money politics) mengemuka.

CALON Bupati HST Berry Nahdian Forqan secara terbuka mengemukakan adanya dugaan politik uang yang terkesan dibiarkan para pemangku berwajib seperti Bawaslu, Gakkumdu dan KPU Kabupaten HST.

Hingga, Berry pun mencuatnya adanya dugaan cacat hukum dan prosedural. Hal ini diungkapkan Berry yang juga Wakil Bupati HST kepada awak media di Barabai, Selasa (22/12/2020).

Berry pun mengatakan tim pemenangan paslon nomor urut 5 pun mengantongi berbagai temuan terkait politik uang dari calon tertentu, termasuk catatan saksi tim Berani (Berry Nahdian Forqan-Pahrijani) dalam formulir D berisi pengaduan ke KPU HST.

BACA : Duet Saban-Abdillah Keluarkan Dana Kampanye Rp 1 Miliar, Teririt Berry-Pahrijani Hanya Rp 101 Juta

Politik cenderung tak sehat ini dinilai Berry yang juga mantan Direktur Eksekutif Walhi Nasional ini bisa memicu suksesi dan pembangunan di HST menjadi tidak baik. Karena, pilkada dimenangkan dari hasil politik uang.

Sebelumnya, calon Bupati HST Akhmad Tamzil dalam video berdurasi 06.00 detik, mengucapkan terima kasih atas partisipasi warga Murakata. Calon nomor urut 2 ini mengakui adanya dinamika politik, meski tidak beri kesempatan untuk memimpin kabupaten itu.

Secara terbuka, mantan Sekdakab HST ini pun mengucapkan pemenang pilkada di daerah itu, seraya menanti perubahan dan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di daerah itu.

BACA JUGA : Satu Laporan Politik Uang di Desa Telang, Bawaslu HST Jamin Segera Ditindaklanjuti

Berdasar hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati-Wakil Bupati HST, peraih suara terbanyak direbut duet Aulia Oktafiandi-Mansyah Sabri (paslon nomor urut 3) dengan 38.312 suara.

Peraih suara terbanyak kedua ditempati H Saban Effendi-H Abdillah (paslon nomor urut 4) dengan 38.312 suara, disusul peringat ketiga paslon nomor 1, Fakih Jarjani-Abu Yazid Bustami dengan 24.220 suara. Sementara, duet Berry Nahdian Forqan-Pahrijani merebut 11.845 suara, dan juru kunci H Akhmad Tamzil-H Mohamad Ilham Effendhy hanya menyabet 6.346 suara.

Untuk total suara sah yang ditetapkan KPU HST sebanyak 142.532 suara, dan suara tak sah 8.285 suara. Total suara pemilih yang menyalurkan hak suaranya di HST sebanyak 150.817 suara. Hasil pilkada ini ditetapkan KPU HST pada Rabu (16/12/2020) lalu di Gedung Murakata, Barabai.

BACA JUGA : Aksi Bagi-Bagi Amplop Marak di HST? Bawaslu Minta Dugaan Politik Uang Dilaporkan Secara Resmi

Ketua KPU HST Johransyah pun enggan menanggapi soal dugaan adanya politik uang yang mewarnai pilkada. Menurut dia, masalah itu menjadi domain Bawaslu HST selaku lembaga pengawas pilkada untuk menindaklanjutinya.

“Kalau ada pihak punya data soal politik uang, silakan ajukan ke Bawaslu HST. Beda kalau yang digugat itu hasil pilkada, tentu bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Untuk sementara waktu ini, kami lihat belum ada di website MK adanya gugatan soal hasil pilkada di HST,” ucap Johransyah kepada jejakrekam.com, Rabu (23/12/2020).

Pria yang akrab disapa Jojo menegaskan pihaknya mempersilakan bagi paslon yang keberatan dengan hasil pilkada untuk menempuh jalur hukum lewat MK. Namun, ia mengingatkan berdasar ketentuan tentu harus memenuhi syarat formil, jika tidak bakal ditolak MK atau dinyatakan dismissal.

“Memang, berdasar pengalaman pemilu atau pilkada sebelumnya, batas waktu untuk mengajukan keberatan hasil pilkada ke MK terkadang tidak sepenuhnya dipatuhi. Seperti tiba-tiba ada gugatan, tapi hakim konsitusi MK tentu punya pertimbangan berdasar prosedur dan aturan yang berlaku,” kata Jojo.

Menurut dia, usai menetapkan hasil pilkada, pihaknya menunggu jika ada pihak yang mengajukan sengketa ke MK. Jika tidak ada, Jojo memastikan pihaknya bisa segera menetapkan calon Bupati-Wakil Bupati HST terpilih.(jejakrekam)

Pencarian populer:https://jejakrekam com/2020/12/23/hasil-pilkada-hst-diprotes-kpu-soal-dugaan-politik-uang-itu-domainnya-bawaslu/