Foto : Dokumentasi
KEBERADAAN Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalsel diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Pasalnya, pendapatan daerah merupakan salah satu modal mendukung kelancaran rencana pembangunan yang dicanangkan, dan badan usaha atau perusahaan daerah menjadi ujung tombak mengali potensi pendapatan baru itu.
“KITA harap, BUMD atau perusda ini bisa memberi kontribusi lebih bagi pendapatan daerah, dan sebaliknya jangan justru membebani daerah,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H G Rudiansyah, kepada jejakrekam.com, Kamis (6/12/2018).
BACA : Ada BUMD Kalsel yang Kontribusinya Nol bagi Daerah
Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan, sebut dia, akan mendukung segenap upaya ekspansif guna meningkatkan laba perusahaan. Kemudian, dewan juga tak mempermasalahkan dan akan mendukung berapapun jumlah modal yang dibutuhkan perusda demi mengembangkan usahanya, namun imbal balik dari sokongan modal pemerintah daerah tersebut harus diimbangi pula dengan upaya pendapatan yang signifikan, sehingga dapat lebih mendukung jalannya program pembangunan tanpa terlalu berharap pada pemerintah pusat.”Jadi BUMD harus menghasilkan,” kata Rudiansyah.
Wakil rakyat dari Fraksi Golkar inipun mengatakan, jika Kalsel bisa mengambil salahsatu contoh, BUMD di Surabaya Jawa-Timur, yang sudah sehat dan mampu memberikan kontribusi besar bagi PAD di daerahnya. Sebaliknya jika menengok keberadaan BUMD didaerah sendiri, nampaknya harus ada pembaruan atau penataan kinerja yang lebih progresif lagi, apakah dari sisi administratif, teknis dan SDM maupun kesiapan permodalan jika memang diperlukan.Tujuannya, imbuh dia, yaitu untuk mendongkrak pendapatan daerah, karena dalam RAPBD 2019, BUMD di plot sebagai ujung tombak untuk menggenjot pendapatan baru guna menutupi selisih kurang anggaran pendapatan dan belanja. Adapun, BUMD milik pemerintah Kalsel saat ini antara lain, Bank Kalsel, BPR, PT Bangun Banua, PT Jamkrida dan yang paling terbaru di bentuk adalah Perusda Sebuku Bergerak.(jejakrekam)