LSM Merah Putih : Apresiasi KPK, Proyek Miliaran Harus jadi Atensi di Kalsel

0

DIREKTUR Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Merah Putih M Hardiansyah mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HST). “Kami mengapresiasi KPK, tapi kami tidak bangga. Sebab masih banyak proyek miliaran yang harus menjadi atensi KPK untuk ditelisik di Kalsel,” ujar M Hardiansyah dalam keterangannya, Selasa (21/9/2021).

MENURUTNYA, OTT KPK di HSU masih terlalu kecil, sebab seharusnya OTT KPK nilainya miliar ke atas. “Jadi KPK harus greget lagi, dan jangan proyek yang kecil-kecil di OTT. Banyak proyek besar di Kalsel yang harus disikat KPK,” ingat Hardiansyah didampingi Ketua LSM Pemerhati Infrastruktur Banua (PIB) Kalsel Riduan di Banjarmasin.

Ia berharap KPK lebih mantap lagi dalam melakukan penindakan terhadap prilaku tindak pidana korupsi di daerah. “KPK jangan sampai kendor. Kami sangat mendukung pemberantasan korupsi. Jangan sampai ada lagi nepotisme dan korupsi,” tandas pria berdomisili di Kabupaten Tanah Laut ini.

Hardiansyah mengakui, tindakan korupsi tidak hanya persoalan proyek jasa konstruksi saja, namun persoalan Sumber Daya Alam (SDA) juga rentan tindak pidana korupsi. “Persoalan SDA seperti hutan dan tambang royaltinya kemana?. Berapa jumlahnya?, lalu bagaimana reboisasinya?. Ini harus juga menjadi catatan KPK untuk dibasmi jika ada tindak pidana korupsinya,” tutur pria bertopi ini.

Direktur LSM Merah Putih M Hardiansyah

BACA: Geledah Kediaman Dua Tersangka OTT, KPK Sita Buku Tabungan dan Akta Perusahaan

Untuk itu, Ia pun berharap penegak hukum seperti KPK harus konsisten melakukan monitoring dan evaluasi terhadap indikasi tindak pidana korupsi menyangkut persoalan SDA yakni hutan dan pertambangan. “Kalau penegak hukum komitmen, tentu masyarakat mendukung dari belakang,” katanya.

Salah satu yang perlu dikritisi persoalan royalti Arutmin, kata Hardiansyah, sebab apa manfaat royaltinya buat warga Tanah Laut, termasuk juga Tanah Bumbu dan Kotabaru. “Jadi masyarakat harus kritis dalam melihat persoalan SDA, berapa royalti yang diterima daerah,” bebernya.

Untuk itu, Ia memastikan, LSM Merah Putih akan melakukan aksi untuk mendukung KPK. ‘Kami di Tanah Laut saja sangat menyoroti persoalan penegakkan tindak pidana korupsi. Banyak perkara proyek yang kami laporkan naik ke penyidikan hingga ke pengadilan,” katanya.

 Senada itu, Ketua LSM PIB Kalsel Riduan meminta KPK tidak tebang pilih melakukan penindakan. ‘Saya kira modus seperti ini mungkin saja terjadi. Sebab fee proyek hampir kami menduga merata di setiap pekerjaan APBD. Tentu ada proyek yang lebih besar, begitu pula fee-nya lebih besar lagi,” tambahnya. (jejakrekam) 

Penulis Sira

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.