MENYIKAPI bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kini jadi sorotan nasional. Sebab, Kalimantan Selatan termasuk dalam empat daerah prioritas untuk pemadaman karhutla di lahan gambut di samping Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
ANGGOTA DPRD Kota Banjarmasin Sukhrowardi mengakui saat ini Kalsel, khususnya Banjarmasin telah jadi sorotan nasional usai terbongkar gembong narkoba asal kota ini bernama Fredy Pratama alias Miming, ternyata karhutla pun begitu.
“Dilaporkan luas lahan hingga awal Oktober 2023 yang terbakar sudah mencapai 24.000 hektare. Jelas ini sudah massif dibandingkan tahun-tahun lalu,” tutur Sukhrowardi kepada jejakrekam.com, Kamis (10/5/2023).
Aktivis senior Banjarmasin ini mengaku prihatin dengan kondisi kabut asap dampak berganda (multiplier effect) dari karhutla yang mengakibatkan sekolah harus menerapkan pembelajaran jarak jauh (PPJ) laiknya di masa pandemi Covid-19.
“Inilah mengapa kepemimpinan di Kalsel yang minim pemahaman tentang manajemen krisis dan manajemen bencana. Padahal, karhutla bukan bencana baru di Kalsel,” kata Sukhrowardi.
BACA : Seluruh SKPD Pemprov Kalsel Bagikan Masker Gratis Dampak Kabut Asap Karhutla
Dia mencontohkan sejak 2015 karhutla di Kalsel menghanguskan 196.516,77 hektare (ha), tahun 2019 menghanguskan 137.848 ha, sementara tahun 2021 seluas 8625 ha dan tahun 2020 seluas 4.017 ha.
“Hal ini menunjukkan selama 8 tahun terakhir ini belum ada penanganan serius selain hanya bersifat sementara dan setelah darurat baru kemudian merespons,” kata aktivis Banua 98 ini.
BACA JUGA : Pemkab Batola Kembali Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla
“Karakter urang Banjar itu selalu mudah jera setelah dapat musibah dan pasti bertobat tidak akan mau kembali ke dosa yang sama. Tapi khusus untuk bencana, sepertinya koq tidak ada jera dan tobatnya. Jelas-jelas sudah berpengalaman 8 tahun karhutla ini selalu terjadi, alangkah aneh jika tidak disikapi dengan manajemen bencana yang terencana dan holistik sejak ditahun pertama,” papar Sukhrowardi.
Dia mengeritisi tindakan pembagian masker yang bersifat sesaat, pemberlakuan PJJ serta upaya hujan buatan yang merupakan tindak tanggap darurat bagian akhir dari manajemen bencana.
BACA JUGA : Lahan Terbakar 24 Ribu Ha, Wamen LHK Sebut Kalsel Bisa Status Tanggap Darurat
“Seharusnya, jika sudah memahami bahwa karhutla adalah bagian dari kerawanan Kalsel. maka pimpinan dan seluruh jajaran didukung masyarakat sudah mempersiapkan dengan matang seluruh tahapan manajemen bencana dari pencegahan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini baru terakhir tanggap darurat,” beber Sukhrowardi.
Lulusan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini mengatakan dengan penerapan manajemen bencana maka segala kebutuhan anggaran strategis terkait infrastruktur, teknologi pengawasan, tenaga ahli, deteksi dini dan teknologi penanganan sejatinya dipersiapkan dan diajukan dalam koridor memperkecil risiko.
BACA JUGA : Kabut Asap Kian Pekat, BPBD Banjarmasin Usul Naikkan Status Jadi Tanggap Darurat
“Jadi nilai kerugian dapat ditekan. Kerugian kita bukan hanya kesehatan masyarakat, namun kehilangan peluang Kalsel dalam meraih dana karbon (carbon fund) serta memperburuk indeks ekonomi hijau Kalsel yang sudah terendah se-Indonesia. Jangankan jalan sehat, keluar rumah saja saat ini sudah tidak sehat,” imbuh Sukhro, sapaan akrab wakil rakyat dari beringin ini.
Berdasarkan laporan harian ISPA/Pnemounia yang terpantau 4 Oktober 2023, terdapat 3.718 balita terpapar penyakit infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru akibat menghirup udara buruk karhutla.(jejakrekam)