Foto : Dokumentasi
KETUA Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan HM Lufti Saifuddin mengungkapkan ada tiga usulan dalam menggodok kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPS) tahun anggaran 2021 yang kini tengah berlangsung di dewan.
DENGAN kondisi pendapatan Pemprov Kalimantan Selatan yang menurun akibat dampak ekonomi pandemi virus Corona (Covid-19), Lufti mengungkapkan ada beberapa usulan dari anggota Komisi IV DPRD Kalsel.
Komisi yang membidangi kesejahteran rakyat, kesehatan dan pendidikan tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel mengusulkan sedikitnya tiga hal prioritas dalam penggodokan KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan APBD tahun anggaran 2021 mendatang.
Menurut Lufti, ada beberapa usulan dan masukan terkait pembahasan porsi pendapatan dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2021 mendatang. Khususnya, dalam skema peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2021.
BACA : Pastikan Kelayakan Bangunan di RSUD Ulin, Komisi IV Tanya ke RS Jantung Harapan Kita
Anggota Banggar DPRD Kalsel dari Fraksi Gerindra ini mengatakan ada tiga usulan yang bisa dimasukkan dalam kesepakatan di dokumen KUA-PPAS yakni peningkatan pelayanan uji sampel pengiriman minyak sawit, percepatan pembangunan fasilitas pelayanan terpadu radiovascular (jantung) hingga efensiensi belanja dan skala prioritas anggaran.
Lutfi menjelaskan saat ini untuk laboratorium uji sampling CPO harus dikirim ke Sumatera Utara atau Jambi. Akibatnya, uji mutu produk minyak sawit asal Kalsel itu harus memakan waktu dan biaya yang tinggi.
“Jadinya, Kalsel jelas kehilangan potensi pendapatan. Padahal, kemampuan sumber daya manusia (SDM) maupun peralatan yangada di Laboratorium Kesehatan milik Pemprov Kalsel sudah cukup mumpuni. Hanya tinggal menambah kelengkapan peralatan sedikit sudah mampu melayaninya,” tutur Lutfi kepada jejakrekam.com, Kamis (20/8/2020).
BACA JUGA : PJT Tetap Dibangun di RSUD Ulin, Alasannya Pasien Jantung Banyak di Kalsel
Guna mendukung itu, Lutfi menegaskan DPRD Kalsel bisa menyusun regulasi yang diperlukan dalam menggenjot pendapatan asli daerah.
“Begitupula, dengan Fasiltas Pelayan Terpadu Jantung di RSUD Ulin Banjarmasin hanya tinggal penyempurnaan karena sudah dipersiapkan tiga tahun terakhir ini. Masalah ini harus terus dikawal, sehingga bisa segera beroperasi dan menambah penghasilan RSUD Ulin,” papar Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Kalsel ini.
Lutfi mengakui penyakit Jantung merupakan penyebab kematian tertinggi di Kalsel, akibat pola makanan masyarakat Banua yang lekat dengan bahan makanan yang dapat memicu kolesterol, darah tinggi dan jantung.
Ironisnya, sebut Lutfi, masyarakat banyak berobat keluar Kalsel bahkan hingga keluar negeri. Ini sama artinya Kalsel kembali kehilangan potensi PAD.
“Kalau RS Jantung ini terwujud, maka selain pendapatan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan ini, tidak perlu jauh dan tetap dekat dengan keluarganya,” papar Lufti.
BACA JUGA : Situasi Politik Ekonomi Dunia, Pengaruhi Tingkat Ekspor Kelapa Sawit
Wakil rakyat asal dapil Banjarmasin ini menguraikan selain dua potensi tersebut, hal yang tidak kalah penting adalah efisiensi belaja dan skla prioritas anggaran.
“Dalam hal ini, tentu pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemprov Kalsel lebih memahami apa yang kami maksud dari efisiensi dan skala prioritas. Harapan kita, usulan semacam ini bisa meningkatkan kemampuan keuangan daerah kita,” tandas Lutfi.(jejakrekam)