PEMBONGKARAN beberapa aset bangunan di komplek Eks Perkantoran Gubernur Kalsel di Jalan Jendral Sudirman sudah disetujui DPRD Kalsel. Aset yang dibongkar tersebut, sebagaimana penilaian tim appraisal bernilai Rp 2,9 miliar.
TAHAPAN selanjutnya dalam pembongkaran tersebut adalah pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin. Pada tahapan lelang ini menggunakan sistem jual bongkar.
Pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya. Namun, sisa aset bernilai ekonomis menjadi milik penyedia jasa pememang lelang. “Suratnya sudah masuk ke KPKNL, tapi masih perlu dilengkapi. Salah satunya dokumen penetapan jual bongkar,”kata Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Kalsel, M Mirhansyah, Senin (23/10/2017).
Disinggung apakah bisa selesai tahun ini proses pembongkaran oleh penyedia jasa? Menurut Mirhan tidak masalah jika harus melewati tahun. Sebab, lanjutnya, melalui sistem jual bongkar tersebut secara otomatis barang bernilai ekonomis menjadi milik penyedia jasa.
“Kalau asal bongkar saja seminggu selesai. Ini kan membongkarnya harus hati-hari. Diperkirakan sekitar dua sampai tiga bulan baru selesai. Proses lelang sekitar 14 hari, saat ini tahapannya terus berjalan,” katanya.
Dikatakan Mirhan, jika lelang di KPKNL tidak ada peserta, maka tentu dilakukan evaluasi. Evaluasi tersebut, kata dia, bisa dilanjutkan lelang KPKNL dengan memperbaiki kelemahan, atau diteruskan dalam lelang jasa bongkar. Dalam lelang jasa bongkar ini, pemprov sudah menyiapkan anggarap sekitar Rp 2,1 miliar.
“Jika sistem jasa bongkar, hasil bongkarannya akan dinilai tim appraisal untuk dijual kembali. Tapi lelang jasa bongkar ini bisa rugi karena bisa saja hasil penjualan tidak sebesar biaya pembongkaran. Kalau sistem jual bongkar lebih ekonomis, karena tidak perlu mengeluarkan biaya,” tandasnya.
Mirhan menyebut, jika dengan sistem lelang jasa bongkar maka pemerintah tidak bisa melanggar tahun. “Artinya, kemungkinan lelang dilanjutkan tahun depan. Karena kalau lelang tahun ini tidak cukup waktu menyelesaikan sebelum Januari 2018,” bebernya.
Pada pembongkaran aset bangunan tersebut dilakukan secara menyeluruh. Dari perencanaan, hanya tinggal kantor gubernur dan wakil gubernur serta ruang rapat Saraba Sanggan dan pos jaga Sat Pol PP. Pada lahan bekas gedung yang dibongkar tersebut, akan dimanfaatkan menjadi pertamanan. Lengkap dengan Tugu Pal Nol.
Proses pembangunan tugu pal nol tahun depan memasuki detail engineering desai (DED). “Membangun tugu pal nol direncakanan disokong dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR),” kata Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Sofiani.(jejakrekam)
Penulis :Wan Marley
Editor :Fahriza
Foto :Dokumen