Foto : Didi GS
KEPALA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Adi Santoso mengaku belum tahu persis apakah bantuan layanan kesehatan rakyat miskin melalui jaminan kesehatan provinsi (jamkesprov) atau BPJS-Kesehatan sudah tepat sasaran atau tidak.
DALIH Adi Santoso karena selama ini dinasnya belum pernah mengantongi laporan dari instansi terkait yang mengelola data melalui basis data terpadu (BDT).
“Memang mereka menyesuaikan dengan dana program dan berapa persen data yang diambil dari BDT. Itu yang kami tidak pernah dapat tembusan baik dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel mapun BPJS-Kesehatan,” ucap Adi Santoso kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, belum lama tadi.
Walhasil, diakui Adi Santoso, akhirnya dirinya tak mengetahui apakah program tersebut sudah tepat sasaran atau belum. Ia menyarankan seharusnya instansi yang mengelola dana itu bisa bersinergi dan melakukan verifikasi dan validasi data yang menyangkut kelayakan penerima bantuan program.
“Sampai sekarang, 80 persen kabupaten dan kota juga tidak melakukan verifikasi dan validasi data. Makanya, wajar jika masih ada kritikan dari masyarakat, karena penerima bantuan program justru rakyat atau warga yang hidupnya tergolong mapan,” paparnya.
Menurut Adi Santoso, sepatutnya semua data rakyat miskin yang ada di seluruh kementerian mana pun masuk dalam basis data terpadu Kementerian Sosial yang sudah diverifikasi dan divalidasi. Selanjtnya, apapun bentuk program harus sama mengambil dalam BDT, termasuk data warga tersubsidi LPG ukuran tiga kilogram.
“Baru Banjarmasin yang tergolong memiliki entry data yang bagus. Sebab, pada dinas tersebut terdapat unit pengelola basis data secara khsusus yang mampu memperbarui pendataan warga. Jadi, bukan 80 persen tidak tepat sasaran, tapi 80 persen belum lakukan verifikasi dan validasi data,” imbuh Adi Santoso.(jejakrekam)