Foto : Istimewa
DPRD Kalsel melalui Komisi IV membidangi keolahragaan mendesak Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) segera mencairkan dana hibah Rp 10 Miliar, untuk kontingen Kalsel ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021, jika Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan 2021 sudah diketuk.
“DESAKAN ini, setelah sebelumnya kami beraudiensi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat di Jakarta seputar pelaksanaan PON Papua,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin kepada wartawan di Banjarmasin, Senin (20/9/2021).
Menurutnya, Komisi IV sudah berdiskusi dengan pihak KONI Kalsel melalui sekretarisnya bahwa pihak KONI Insyaallah dengan anggaran Rp 10 miliar yang disiapkan Pemprov Kalsel memberangkatkan sebanyak 111 atlet, pelatih 52 orang, personil Brimob Kalsel 21 orang ke PON Papua.
Sedangkan terkait kekurangan anggaran yang semula diusulkan Rp 18 miliar, namun akhirnya disetujui diperubahan anggaran sebesar Rp 10 miliar, maka kekurangnnya nanti akan menjadi pemikiran pihak KONI.
Karena itu politisi Partai Gerindra ini sangat mengapresiasi Ketua Umum KONI Kalsel Bambang Heri Purnama yang berani mengambil keputusan bahwa seluruh atlet yang lolos Pra PON akan diberangkatkan ke Papua. Salah satunya telah menyiapkan tiket untuk keberangkatan kontingen Kalsel ke PON Papua.
Adapun biaya keberangkatan kontingen Kalsel itu menggunakan dana talangan, karena memang dana hibah Rp 10 miliar di perubahan anggaran 2021 belum cair.
“Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan 2021 memang belum keluar sehingga belum dicairkan,” kata dia.
Lutfi menegaskan, karena dana hibah itu belum cair, sehingga komisi IV meminta kepada Pemprov Kalsel melalui Bakeuda, jika DPA-nya sudah keluar, maka dana hibah PON itu segera dicairkan karena atlet saat ini sudah persiapan untuk segera berangkat ke PON. Bahkan official sebagian sudah ada yang berangkat kesana untuk mempersiapkan fasilitas di Papua.
“Kami apresiasi komitmen Ketua Umum KONI Kalsel, yang memberangkatkan seluruh atlet yang lolos Pra PON, dengan resiko kekurangannya mungkin akan beliau tanggulangi,” puji Lutfi.
Sementara itu, Kepala Bakeuda Kalsel Agus Dian Noor mengungkapkan belum cairnya dana hibah PON Papua Rp 10 miliar di anggaran perubahan 2021 karena masih menunggu hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta. “Sekarang lagi proses evaluasi Mendagri,” ujar Agus.
Agus melanjutkan setelah anggaran perubahan 2021 kemarin sudah disetujui, kemudian dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kalau nanti hasil evaluasi itu sudah keluar, maka selanjutnya proses dalam DPA.
“Mudahan bisa dalam waktu dekat, kita perkirakan diakhir September keluar hasil evaluasinya maka bisa dengan segera anggaran untuk PON bisa dicairkan,” pungkas Agus Dian Noor.(jejakrekam)