Terkesan Diskriminatif, Bus Sekolah ‘Pelajar Muslimah’ Milik Pemkot Banjarbaru Dikritik Pegiat HAM

EKSISTENSI bus sekolah angkutan pelajar muslimah atau angkutan pelajar khusus bagi siswi milik Pemkot Banjarbaru yang telah lama mengaspal itu dapat kritikan.

DARI foto yang beredar di WA group, bus bercat orange (jingga) berplat merah DA 7039 PN itu dikritik oleh mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017-2022, Hairansyah.

“Seharusnya, bus yang jadi moda transportasi publik itu harus mengutamakan pluralisme, bukan untuk golongan tertentu saat dioperasionalkan di lapangan. Ini terlihat dari keterangan yang ada di kaca belakang bus sekolah ini. Jadi, Walikota Banjarbaru bisa memastikan angkutan itu bisa melayani semua warga tanpa memandang agamanya,” ucap Ancah, sapaan akrab pegiat demokrasi dan HAM ini kepada jejakrekam.com, Senin (13/3/2023).

Menurut dia, orang awam akan mengartikan bus khusus muslimah itu adalah diperuntukkan bagi perempuan muslim, karena ada spesifikasi namanya yang tercantum di bus sekolah itu.

“Padahal, Banjarbaru yang sekarang menjadi ibukota Provinsi Kalsel itu dihuni warga yang beragam agamanya. Jadi, persepsi publik tentu perempuan non muslim tidak bisa menikmati fasilitas itu. Itu yang terbaca di permukaan,” kata mantan anggota KPU Kalsel ini.

BACA : Kota Peduli HAM, Banjarbaru Diganjar Penghargaan Kemenkum HAM RI

Menurut Ancah, jika dikaitkan dengan HAM, tentu akan menjadi autokritik bagi Pemkot Banjarbaru yang sudah mengkampanyekan diri sebagai Kota Peduli HAM, bahkan telah mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM pada 2021 lalu.

Penghargaan Kota Peduli HAM yang diraih Kota Banjarbaru  dengan capaian nilai 75,2  didapat atas hasil kinerja dalam mengimplemetasikan aksi HAM selama setahun lalu. Mencakup pemberian hak atas bantuan hukum, informasi, keberagaman dan pluralisme.

Kemudian, hak atas kependudukan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, lingkungan yang baik dan sehat. Kemudian, hak atas perumahan yang layak dan terakhir hak perempuan dan anak.

BACA JUGA : Sejahterakan Perempuan dan Anak, Forum PUSPA Banjarbaru Resmi Dilantik

“Untuk itu, sebagai salah satu kota percontohan HAM di Indonesia, tentu Banjarbaru harus menunjukkan sisi pluarisme sebagai sebuah tindakan pemerintah terhadap siapa saja yang ada di wilayah itu untuk dilayani secara maksimal. Nah, dalam konteks HAM, tentu embel-embel bus muslimah itu bisa diartikan sebagai diskriminatif terhadap kelompok yang lain. Artinya, orang tidak akan menggunakan fasilitas itu karena dia bukan dari bagian dari yang disebutkan pada bus sekolah,” beber Ancah.

Magiste hukum lulusan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini melanjutkan dari amatan sepintas secara awam, susah mengartikan pada definisi lain, karena sudah secara spesifik mengkhususkan kelompok tertentu, gender dan kelompok tertentu, dalam hal ini kalangan muslimah.

BACA JUGA : Angkutan Pelajar Gratis Banjarbaru Kembali Beroperasi

“Padahal esensi pengadaaan fasilitas publik itu untuk semua orang (warga kota) yang setara tanpa diskriminatif,” ucap mantan Direktur Yayasan Dalas Hangit (Yadah) ini.

Senada itu, mantan Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, Noorhalis Majid juga menilai persepsi publik jelas akan berbeda membaca adanya tulisan di bus sekolah tersebut, karena bisa diartikan sebagai tindakan diskriminatif dan intoleran.

Menurut Majid, saat ini Provinsi Kalsel telah memiliki Perda Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Masyarakat Nomor 12 Tahun 2022 yang dalam klausulnya jelas mengayomi semua warga Kalsel tanpa diskriminasi.

BACA JUGA : Menteri Agama Minta Warga Kalsel Rawat Keindahan Toleransi Beragama

“Dengan adanya tulisan di bus sekolah, jelas akan sangat mendiskreditkan kelompok tertentu dan karena tidak jeli dan peka, bisa melukai hati seseorang. Ini harus segera ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggungjawab atas pengadaan bus sekolah itu,” cetus Pembina Lembaga Kajian Keisalaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin ini.

Menurut dia, jika hal itu sengaja dibiarkan berlarut-larut tanpa ada solusi, maka merusak citra Kota Banjarbaru sebagai kota yang dihuni penduduknya yang plural dan heterogen.

“Apalagi Banjarbaru juga sama dengan Banjarmasin didorong untuk menjadi kota percontohan kota inklusi,” tegas Majid.

BACA JUGA : Kini Emban Status Ibukota Provinsi Kalsel, Kota Banjarbaru Harus Bisa Jaga Keberagaman

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarbaru, Dedy Sutoyo mengakui keberadaan bus sekolah yang bertuliskan bus muslimah telah lama mengaspal dan melayani angkutan khusus pelajar di kotanya.

“Tapi bus sekolah itu merupakan program Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarbaru, bukan proyek pengadaan angkutan dari Disdik,” ucap Dedy Sutoyo, singkat.(jejakrekam)

Pencarian populer:https://jejakrekam com/2023/03/13/terkesan-diskriminatif-bus-sekolah-pelajar-muslimah-milik-pemkot-banjarbaru-dikritik-pegiat-ham/