Tingkatkan Sinergitas, 52 Perwakilan Bappeda se-Kalsel Gelar Rakor di Kotabaru

0

BADAN Perencanaan Pembangunan Daerah Kalsel menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam memperkuat sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) di Ballroom Hotel Grand Surya, Kamis (1/2/2024).

KEGIATAN yang diikuti 52 perwakilan dari Bappeda/Bappelitbang kabupaten/kota Se Kalsel ini dihadiri Kabid PMM Bappeda Kalsel, Rahmiyanti Janoezir dan Sekretaris Daerah Kotabaru Drs. H. Said Akhmad, serta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kotabaru.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di pemerintah kabupaten/kota.

BACA : Wakil Bupati Kotabaru Hadiri RUPS Bank Kalsel

Angga Priyadi, Ahli Pratama Perencanaan Bappeda Kalsel menjelaskan, tingkat kemiskinan kabupaten/kota Tahun 2023 dari data BPS berkisar antara 2,44 sampai 6, 25. Dan, Kalsel berada di nomor 2 (dua) persentase penduduk miskin terendah secara nasional.

“Kalsel berada di nomor 2 terendah secara nasional untuk persentase penduduk miskin. Tetapi bukan berarti pengetasan kemiskinan sudah selesai. Semakin rendah kemiskinan semakin melambat laju penurunannya dan semakin sulit penanggulangannya. Salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah intervensi program berbasis data by name by addrees, perbaikan kualitas data menjadi hal yang tidak bisa di tawar untuk mewujudkan intervensi tepat sasaran,” urainya.

Sementara itu, Sekdakab Kotabaru H. Said Akhmad, berharap melalui kegiatan ini bisa bersama-sama menurunkan masalah kemiskinan di Kalsel.

BACA JUGA :  Berikan Kenyamanan Untuk Pasien, Bupati Kotabaru Tinjau Pembangunan RSUD Sengayam

“Pertemuan ini dalam rangka bagaimana kita membuat program, perencanaan melalui FGD Se-Kalsel untuk mengatasi kemiskinan terkait di bidang kesehatan dan stunting. Program apa yang kita lakukan untuk pengetasan kemiskinan ini yang harus kita sepakati bersama karena ini termasuk penilaian secara nasional. Dan apa bila kita tidak mempunyai perencanaan maka kita tidak akan keluar dari status kasus stunting dan kemiskinan,” jelas sekda.

Selain itu, pertemuan ini juga sebagai langkah awal yang strategis dan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan.(jejakrekam)

Penulis Jumanti Liany
Editor Fahriza

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.