ASOSIASI Tenaga Teknik Indonesia (Asstatindo) merasa keberatan dengan adanya pemberlakuan wawancara dalam pembuatan SKA. Sebab, akan mempersulit pelaku usaha, sehingga berakibat perusahaan jasa konstruksi cenderun membuat SKA ke LPJK di luar daerah.
“YA, rugi LPJK Provinsi Kalsel, jika para pengusaha konstruksi mencari LPJK di provinsi lain, hanya karena aturan proses wawancara saja,” beber Ketua Asstantindo Kalsel H Edy Suryadi ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (17/11/2017).Menurut Edy, LPJK merupakan lembaga yang melayani anggota asosiasi. Selain itu, sambungnya harus ada acuan yang tetap dalam menerapkan kebijakan, apalagi kini peraturan pemerintah untuk memantapkan operasional UU Nomor 2 Tahun 2017.
“Kalau proses pembuatan SKA cepat maka pengusaha bisa mengikuti tender dan pembuatan SBU secara cepat pula, mengingat SKA persyaratan utama,” ujar ahli utama jembatan ini. Edy menilai, saat ini cukup banyak regulasi, ditambah lagi dengan peraturan yang berubah-ubah. “Saya juga baru mendapat laporan dari anggota, terkait harus wawancara dalam penerbitan SKA Jika kini sulit mendapatkan pekerjaan, ditambah sulitnya pembuatan SKA,” bebernya.
Ketua Asosiasi Profesi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (Aptakindo) Kalsel Bagus Surya Wikadi menilai pelayanan pembuatan SKA di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kalsel mulai membaik.”Memang ada sosialisasi setiap penerbitan SKA harus melakukan wawancara. Ya, itu bagus sebagai uji coba terlebih dahulu, namun sepertinya baik seperti yang dulu, ketimbang ada aturan wawancara,” ujar Bagus.
Ia mengakui pihaknya kini telah mengirimkan anggotanya yang akan membuat SKA melalui proses wawancara. “Ya, kami juga mengikuti proses wawancara, sesuai peraturan,” katanya.
Namun sebaik, tandas Bagus, tidak ada peraturan lembaga yang berganti-ganti. “Kalau sering berubah, tentu membuat kita bingung,” tutur konsultan ternama ini. Meski demikian, tandas Bagus, penerbitan SKA di LPJK Provinsi Kalsel masih lama, ketimbang LPJK Provinsi lainnya. “Ya, memang kecepatan penerbitan SKA di LPJK Provinsi Kalsel masih kalah dengan provinsi lain,” imbuhnya. (jejakrekam)
Penulis : Economics
Editor : Afdi Achmad
Foto : Istimewa