RAPAT Pansus IV DPRD Kalsel bersama Dinas Sosial yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 terpaksa dihentikan.
PASALNYA, para wakil rakyat yang tergabung dalam Pansus IV merasa bingung dan heran karena terdapat perbedaan angka antara yang disampaikan Dinsos Kalsel dengan kepala daerah saat rapat paripurna beberapa waktu lalu. Jumlahnya pun cukup fantastis, yakni mencapai Rp 17 miliar.
“Apa yang disampaikan Dinsos Kalsel angkanya berbeda dengan yang disampaikan kepala daerah,” ucap Wakil Ketua Pansus IV LKPJ 2023, Gina Mariati kepada wartawan usai rapat, Kamis (28/3/2024).
BACA : Genjot Upaya Peningkatan SDM, DPRD Kalsel Sambangi Kementerian Tenaga Kerja Di Jakarta
Politisi Nasdem ini pun menjadi heran dan bingung. Sebab, apa yang akan jadi pegangan pihannya jika terjadi perbedaan angka tersebut.
“Ketika buku LKPj itu sudah diedarkan di DPRD Kalsel bahkan sudah disampaikan kepala daerah melalui rapat paripurna, maka kami anggap sudah diketahui oleh dinas terkait,” ucapnya.
BACA JUGA : DPRD Bakal Kaji Ulang Dana Hibah Untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan, Ini Alasannya
Anggota Pansus IV, Firman Yusi menambahkan Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor saat paripurna menyampaikan anggaran Dinsos hanya Rp 91 miliar.
Sementara, lanjut dia, saat rapat SKPD terkait menyampaikan pagu anggaran Rp 108 miliar. Artinya, ada selisih Rp17 miliar.
“Perbedaan angka ini terlalu jauh. Kami minta pemerintah daerah untuk mengevaluasi laporan yang disampaikan,” pungkasya.(jejakrekam)