Reformasi Birokrasi Kalsel Dinilai Cukup Bagus, Menpan-RB Beri Catatan

0

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menilai posisi geografis dan daya dukung alam  Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) cukup bagus sebagai penopang ibukota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

DARI itu, Menpan-RB mengingatkan agar Kalsel perlu mempercepat reformasi birokrasi dan mampu menghasilkan inovasi-inovasi dari kendala sekecil apapun guna merangsang investor masuk.

“Inovasi itu tidak hanya bertumpu pada sumberdaya alam semata, tetapi faktor jasa juga harus bagian. Ini yang ingin kita rangsang,” ujar Tjahjo Kumolo kepada awak media usai Seminar Nasional Inovasi Pelayanan Publik di Hotel Aria Barito Banjarmasin, Jumat (7/2/2020).

BACA : Sekdaprov Kalsel Berharap Reformasi Birokrasi Terlaksana Lebih Optimal

Daya rangsang tersebut , dirincikannya adalah bahwa daerah tersebut ada objek pariwisata dan peningkatan sumber daya alamnya, termasuk daerah mampu memberikan jasa pelayanan terbaik seperti tempat perizinan, akses-akses untuk memperoleh perizinan SIM, pertanahan, perpajakan bahkan lingkup sekecil apapun.

Mantan Menteri Dalam Negeri ini menguraikan beberapa hal di atas merupakan contoh inovasi sederhana yang bisa dilakukan yaitu inovasi yang dapat menggerakkan masyarakat.

“Jadi inilah inovasi yang paling bagus, dan bukan karena inovasi yang bertumpu dengan biaya yang besar. Tanpa biaya besarpun yang penting bisa menggerakkan masyarakat,” urai Tjahjo Kumolo.

BACA JUGA : Aplikasi LAPOR PAMAN Dorong Kinerja Reformasi Birokrasi Pemprov Kalsel

Ditanya jika dinilai berapa poin Kalsel terkait upaya reformasi birokrasi dan pembardayaan aparatur negaranya? Mantan anggota DPR RI ini menyatakan cukup bagus. Hanya saja, Tjahjo menilai perlu dioptimalkan lagi. Menurut dia, selain untuk merangsang patuh pada aturan, pemerintah provinsi juga harus bersikap lebih kritis lagi bagi masyarakat.

Sebelumnya, kegiatan ini dihadiri sejumlah bupati/walikota dan gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia. Dalam seminar ini menghadirkan narasumber di antaranya Prof Diah Natalisa (Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB),  Prof Dr Eko Prasojo, Nurjaman Mochtar,  Abdullah Azwar Annas (Bupati Banyuwangi), Achmad Fikry (Bupati Hulu Sungai Selatan).

Selain itu, ada I Nyoman Suwirta (Bupati Klungkung). H Sahbirin Noor (Gubernur Kalimantan Selatan), Bima Arya (Walikota Bogor). Sedangkan, narasumber sesi IV adalah Karna Sobahi (Bupati Majalengka) serta Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji.(jejakrekam)

Penulis Ipik Gandamana
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.