Foto : Dokumentasi
FRIKSI dua komisi di DPRD Kota Banjarmasin agar tak makin meruncing, diupayakan untuk diislahkan. Pengaduan Komisi III yang menilai Komisi II merebut kewenangan karena memanggil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin, Ichwan Noor Chalik, jadi pangkal masalahnya.
INFORMASI dihimpun jejakrekam.com, ikhwal kasus ini mengemuka usai rapat konsultasi gabungan antara Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, dipimpin tiga pimpinan dewan, Hj Ananda, Tugiatno dan HM Yamin.
Keputusan rapat konsultasi akan memanggi Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dan Kepala Dishub Kota, Ichwan Noor Chalik. Ternyata, pesan singkat yang dikirim pimpinan dewan ke dua orang yang dimaksud datang, tak berbalas. Padahal, rapat konsultasi itu langsung ditangani kelas pimpinan dewan setara pimpinan daerah, hingga diputuskan rapat konsultasi diskors.
BACA : ‘Rebutan’ Soal Dishub, Komisi III Adukan Komisi II Ke BK DPRD Banjarmasin
Nah, tiba-tiba Komisi II DPRD Banjarmasin melakukan kunjungan ke kantor Dishub, hingga memicu protes dari koleganya komisi bidang infrastruktur dan perhubungan. Walhasil, berujung pengaduan Komisi III DPRD Banjarmasin diketahui Muhammad Isnaini ke Badan Kehormatan Dewan.
Wakil Ketua DPRD Banjarmasin HM Yamin memastikan akan segera menuntaskan masalah internal dua komisi.
“Kami akan adakanya rapat internal untuk duduk bersama antara Komisi II dan Komisi III difasilitasi pimpinan dewan. Dari sini, akan bisa didengarkan masukan dan saran dari kedua belah pihak,” ucap Yamin kepada awak media di Gedung DPRD Banjarmasin, Selasa (29/1/2020).
Legislator Gerindra ini mengingatkan semua koleganya kembali ke fitrah, karena dewan memiliki tiga pokok dan fungsi yakni pengawasan, legislasi dan anggaran.
“Kita sebagai wakil rakyat adalah untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Ingat sumpah dan janji dewan,” cetus Yamin.
Ia berharap, kejadian tersebut tak terulang, karena akan berdampak pada penilaian di masyarakat.
BACA LAGI : Diadukan Ke BK, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Tuding Aneh Dan Salah Alamat
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin M Isnaini mengingatkan bahwa Dishub merupakan mitra kerja komisinya, sehingga semua berkenaan dengan kinerja satuan perangkat kerja daerah (SKPD) ini berkelindan dengan kewenangan komisinya.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin HM Faisal Hariyadi berdalih yang diawasi pihaknya justru terkait dengan tugas komisi bidang keuangan, terutama soal pendapatan asli daerah (PAD) khususnya soal pajak parkir yang tengah disorot publik.(jejakrekam)