Foto : Dokumentasi
TIGA Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama setingkat eselon II di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan saat ini masih belum terisi atau lowong.
KETIGA dinas atau biro yang saat ini hanya dijabat pelaksana tugas (Plt) adalah Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Biro Hukum.
Kepala Badan Keuangan Daerah Plt-nya dijabat Sekdaprov Kalsel Haris Makkie, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Plt-nya Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Biro Hukum Plt-nya dijabat Kepala Inpektorat Kalsel Akhmad Fidayeen.
BACA : Enam Pejabat Eselon Dua Dirotasi, Paman Birin : Jabatan Bukan Sebuah Kesombongan
Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah sebelumnya dijabat Aminudin Latif yang meninggal dunia beberapa bulan yang lalu, sedangkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya dijabat oleh Syaiful Azhari telah dimutasi ke Asisten Bidang Pembangunan. Kemudian, Kepala Biro Hukum ditinggal pejabat lama Akhmad Fidayeen yang saat ini menjabat sebagai Kepala Inpektorat.
Kepala BKD Kalsel Sulkan kepada jejakrekam.com, Minggu (12/01/2020), membenarkan kekosongan tiga jabatan eselon II itu. “Untuk itu, kami terlebih dahulu meminta izin Kemendagri dan Komisi ASN guna melakukan lelang jabatan,” ujarnya.
Diungkapkannya, berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta Kemendagri ini terkait aturan dari KPU menjelang Pilkada. “Pengisian kekosongan itu harus dengan mekanisme yang direstui oleh Komisi ASN dan sesuai aturan,” katanya.(jejakrekam)