Foto : Iman Satria
CURAH hujan tinggi melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, tak ayal membuat beberapa wilayah di Banua terendam banjir. Di samping cuaca ekstrem, dampak perkebunan kelapa sawit dan pertambangan menjadi sasaran tembak penyebab banjir di Kalsel.
HAL ini diungkapkan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel Kisworo Dwi Cahyono kepada jejakrekam.com, Senin (6/1/2020).
“Kalsel dengan luas 3,7 juta hektare, 50 persen telah dibebani izin tambang dan perkebunan sawit. Ini belum lagi, hutan tanaman industri (HTI) dan hak pengusahaan hutan (HPH). Sudah sering saya sampaikan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis,” kata Cak Kiss sapaan akrabnya.
BACA : Kawasan Cempaka Diterjang Banjir, Ketinggian Air Sampai 1 Meter
Dia menyebut bencana ekologis seperti longsor dan banjir disebabkan tutupan lahan dan daerah aliran sungai (DAS) yang sudah rusak dan kritis.
“Tentu ini harus segera ditindak lanjuti oleh pemerintah secara serius,” tega saktivis pecinta alam ini.
Cak Kiss mendesak pemerintah harus segera turun tangan dan tanggap bencana, sebelum dan sesudah bencana itu terjadi.
“Review perizinan dan jangan menambah izin baru untuk tambang dan perkebunan monokultur skala besar baik itu Sawit, HTI, maupun HPH,” ungkap dia.
BACA JUGA : 196 Lubang Bekas Tambang Batubara Belum Direklamasi
Bagi Cak Kiss, penegakan hukum bagi pelaku kejahatan lingkungan terutama terhadap korporasi nakal mutlak dilakukan, agarmenimbulkan efek jera.
“Inventarisasi lahan dan DAS yang kritis dan segera dilakukan pemulihan yang terarah dan terukur dari hulu sampai hilir. Kemudian, memastikan tidak ada perusahan nakal yang memanfaatkan banjir ini untuk membuang limbah,” ucapnya.
BACA LAGI : Pertambangan Ilegal Masih Marak, KPK Bawa Data Temuan dari Kalsel
Aktivis berambut gondrong ini mewanti-wanti tidak menjadikan bencana sebagai proyek pencitaraan politik kepala daerah. Namun, kata Cak Kiss, harus dijadikan sebagai cambuk untuk peduli kepada lingkungan dan keselamatan rakyat.
“Selain masalah penanganan saat terjadi bencana. Untuk menghindari jatuh korban perlu juga pemerintah memberi kapasitas dan keterampilan rakyat agar tanggap dan tahan menghadapi bencana,” pungkasnya. (jejakrekam)