Foto : Dokumentasi
Oleh : Subhan Syarief
AGAR sketsa model baru penanganan narkoba yang melibatkan masyarakat bisa berjalan dan terkoordinasi dengan baik, aman, tepat guna, kuat dan berkelanjutan, perlu beberapa langkah.
LANGKAH awal yang harus disiapkan oleh pihak terkait adalah minimal melakukan beberapa langkah, antara lain :
Pertama : perlu dipersiapkan database atau dibuat data valid siapa yang masuk dalam kelompok pengedar, kelompok pemakai, kelompok bandar kecil ataupun besar. Tentu saja termasuk di mana mereka berada (domisili), daerah mana yang paling parah dan nantinya setiap kawasan akan diketahui level tingkat kondisinya.
Dengan kata lain dalam hal ini mestinya berbagai hal terkait narkoba bisa di lakukan invetarisier seperti mengenai status para pihak yang terkait narkoba bisa dibuat lengkap berikut domisili tinggalnya.
BACA : Sketsa Penanganan Narkoba Berbasis Penguatan Peran Masyarakat Kota Banjarmasin (1)
Kalau data ini bisa diketahui oleh minimal sampai tingkat ketua RT selaku penanggung jawab pada lingkungan terkecil di sebuah kawasan, maka proses pemantauan dan pembinaan akan lebih mudah dilakukan.
Kedua : buth komitmen semua pihak bahwa persoalan narkoba dan berbagai kriminalitas, kenakalan remaja, kemaksiatan, penyakit masyarakat (pekat) sudah menjadi hal yang membahayakan semua pihak , terutama bagi generasi muda.
Jadikan, narkoba sebagai ‘musuh bersama’ segenap warga kota. Sehingga harus menjadi tugas bersama semua pihak untuk memberantas , menghancurkan berbagai mata rantai yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan kata lain, hulu dan hiliarnya harus terpantau atau dipantau , dipetakan dan diberantas oleh semua pihak.
Jadi misalnya, tagline katakan tidak untuk narkoba harus diganti dengan tagline lebih berani, misalnya seperti tagline lawan dan berantas narkoba.
Ketiga: peningkatan pelibatan peran dan partisipasi masyarakat pada setiap kawasan kota, bila perlu mulai tingkat RT/RW melalui pembentukan komunitas atau lembaga informil yang kuat. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu menginisiasi pembentukan lembaga masyarakat dalam membantu aktif untuk menangani narkoba dan berbagai kejahatan lainnya.
Setiap kawasan permukiman mulai dari skala terkecil minimal ada satu lembaga masyarakat yang dibina untuk menjaga kampungnya. Komunitas ini bisa saja mengembangkan lebih jauh dari model ‘pecalang’ atau polisi berbasis budaya adat yang ada di setiap desa di pulau Bali.
BACA JUGA : Imej Banjarmasin Rusak Akibat Peredaran Narkoba Makin Marak
Dalam hal ini, terkait narkoba misalnya bisa dilakukan melalui pembentukan komunitas ‘jaga kampung’ yang beranggotakan para aktivis masjid/tempat ibadah dan karang taruna yang dibina, dididik dan dilatih sebelumnya oleh pemerintah daerah bersama dengan pihak penegak hukum yang ada di kawasannya.
Untuk penyiapan operasional dan penyediaan infrastruktur bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui dana APBD atau mungkin juga melalui dana desa dan sumbangan/urunan masyarakat. Dalam operasionalnya, bisa saja turut disediakan atau dilengkapi konsep pelaporan berbasis aplikasi digital yang cepat, aman, akurat sebagai bagian penerapan Smart City sebuah kota.
BACA JUGA : Lawan Narkoba, Ketua MUI Banjarmasin Ajak Pengawasan Orangtua Lebih Ketat Lagi
Sepertinya memang ke depan diperlukan terobosan baru dalam menghadapi masalah narkoba dan peredarannya. Penangganan kasus narkoba lebih baik diutamakan fokus memutus mata rantai pemakaian oleh pengguna atau pecandu. Jadi, dalam hal ini penanggulangan ke depan sebaiknya dilakukan kepada para pengguna/pemakai dan pencandu. Mereka ini yang lebih mendapat perhatian utama untuk diberantas atau dihentikan.
Begitu mereka tidak membutuhkan narkoba, maka otomatis produsen atau supply ke pasar pun akan menurun drastis. Bahkan pabrikan industri narkoba akan terhenti dan bangkrut, bila pasar atau pemakai tidak membutuhkan lagi.(jejakrekam)
Penulis adalah Ketua LPJK Provinsi Kalsel
Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Banjarmasin