Foto : Didi GS
PERJANJIAN kerjasama (PKS) pengelolaan Taman Edukasi Baiman di Jalan Simpang Ulin, depan Duta Mall Banjarmasin didesak segera dievaluasi. Desakan ini dilontarkan anggota Komisi III DPRD Banjarmasin, Sukhrowardi.
TUNTUTAN anggota komisi bidang infrastruktur ini karena PKS antara PT Jaya Visi Abadi bersama Pemkot Banjarmasin, dinilai justru tak menguntungkan daerah.
Perjanjian yang diteken empat pejabat Pemkot Banjarmasin yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin Arifin Noor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muryanta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mukhyar dan Kepala Badan Keuangan (Bakueda) Kota Banjarmasin, Subhan Noor Yaumil dngan Direktur PT Jasa Visi Abadi, Ali Mutakin, tertanggal 16 Juli 2019.
BACA : Selidiki Taman Edukasi, Komisi III DPRD Banjarmasin Sepakat Pakai Hak Interpelasi
Dalam naskah perjanjian kerjasama dengan nomor 100/01/PKS/BAGPEM/VII/2019 dan nomor 015/LGL/JAYA-BJM/VII/2019, terdiri dari 23 pasal.
Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin Sukhrowardi mengungkapkan jika mengupas isi PKS di kawasan Taman Edukasi Baiman itu yang menjadi objek komersial dinikmati PT Jaya Visi Abadi terdiri dari videotron, wifi trashbin, billboard serta corporate identity.
“Padahal, jelas status lahan eks SDN Melayu 2 merupakan kawasan strategis karena berada di tengah kota serta berada di dekat pusat perbelanjaan terbesar di Banjarmasin. Dari sisi ekonomis, harusnya banyak menguntungkan pemerintah kota,” ucap Ketua Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin, Sukhrowardi kepada jejakrekam.com, Kamis (12/12/2019).
BACA JUGA : September Nanti, Ada Taman Edukasi Berbasis Wifi Trash Bin Berdiri di Simpang Ulin
Faktanya, menurut Sukhrowardi, pihak kelima atau PT Jaya Visi Abadi hanya dibebankan pemeliharaan taman hingga 31 Desember 2020 mendatang. Setelah itu, pemeliharaan menjadi tanggungjawab Pemkot Banjarmasin melalui DLH Banjarmasin.
“Sedangkan, objek komersial yang ada di kawasan Taman Edukasi Baiman justru dinikmati pihak kelima dalam hal ini PT Jaya Visi Abadi. Inilah mengapa harus segera dievaluasi PKS yang ada ini,” kata Sukhrowardi.
Sementara, papar politisi beringin ini, justru beban anggaran akan dikenakan kepada DLH Banjarmasin dalam mengelola Taman Edukasi Baiman mencakup tumbuh-tumbuhan, meja dan kursi taman, mekaninal elektrikal, sambungan internet, air mancur taman dan kebersihan taman, hingga pemeliharaan taman serta CCTV dan galeri.
“Dari PKS yang ada ini, kami akan segera mengeluarkan pendapat terhadap keberadaan Taman Edukasi Baiman yang harusnya menguntungkan, karena unsur komersil. Berbeda, jika taman itu benar-benar untuk kepentingan publik, lain cerita,” pungkas Sukhrowardi.(jejakrekam)