Sudahi Polemik, Presiden Jokowi Tetap Pertahankan Pilkada Langsung

0

PRESIDEN Joko Widodo mengambil sikap atas polemik usulan pilkada langsung menjadi tidak langsung. Wacana ini makin menguat setelah dilontarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut pilkada langsung lebih banyak mudharatnya.

DALAM siaran pers yang dikirim, Selasa (12/11/2019), Juru Bicara Presiden M Fadjroel Rachman menegaskan Presiden Jokowi telah menyampaikan pandangannya bahwa Indonesia menggunakan sistem pilkada langsung.

“Pilkada langsung masih menjadi mekanisme pemilihan kepala daerah yang paling relevan di Indonesia. Pilkada langsung pada dasarnya telah menciptakan kedekatan antara rakyat dan pemimpin daerah dalam proses pembangunan lokal,” tutur Fadjroel Rachman.

BACA : Mendagri Usulkan Pilkada Tak Langsung, PKS : Mudharatnya Harus Dihilangkan

Menurut dia, Presiden Jokowi berpandangan, evaluasi pilkada sebaiknya ditujukan pada teknis penyelenggaraan pilkada. “Bagaimana penyelenggaraan pilkada bisa mengurangi dan bahkan menghapus praktik money politics (politik uang). Kemudian, menciptakan proses pemilihan yang efisien dan efektif,” ucapnya.

Dengan begitu, menurut Fadjroel Rachman, pilkada tidak terlalu berbiaya tinggi dan selesai tepat waktu, serta tidak menimbulkan sengketa hukum yang melelahkan. Selain itu, aktivis kelahiran Kotabaru, Kalsel ini mengatakan secara teknis penyelenggaraan pilkada yang juga mampu mengatasi polarisasi sosial berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat.

BACA JUGA : Prediksi Ada 5 Paslon, Eks Wawali Banjarmasin : Jangan Pakai Politik Uang

“Pemerintah akan terus mendorong agar kualitas teknis penyelenggaraan pilkada makin meningkat. Sedangkan, isu perilaku korupsi kepala daerah akan dihadapi oleh upaya penegakan hukum dan penguatan partisipasi masyarakat dalam kontrol kekuasaan politik daerah,” papar Fadjroel Rachman.

Ia menegaskan Presiden Jokowi mengatakan bahwa pilkada provinsi, kabupaten dan kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat atau demokrasi dan sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998. (jejakrekam)

 

Penulis Syahminan
Editor Didi GS

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.