Foto : Ipik Gandamana
RANCANGAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2020 disetujui DPRD Kalsel menjadi peraturan daerah (raperda). Terdapat defisit sebesar Rp 350 miliar dalam APBD 2020, ditutup dengan pembiayaan netto atau sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).
KOMPOSISI APBD Kalsel tahun 2020 dari item pendapatan daerah dipatok Rp 6.996.340.856.000 atau 6,9 triliun lebih. Sedangkan, porsi belanja daerah Rp 7.346.340.856.000 atau Rp 7,3 miliar dengan selisih kurang sebesar Rp 350 miliar.
APBD tahun 2020 ini pun disetujui dalam rapat paripurna DPRD Kalsel menjadi perda pada Senin (11/11/2019) di Banjarmasin, ditandai dengan penandatangan dokumen daerah antara Gubernur Sahbirin Noor dengan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel Hj Karmila dalam rekomendasinya untuk optimalisasi sektor pendapatan asli daerah. Dengan catatan, tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat dalam penggaliannya.
BACA : Rancangan APBD Kalsel Tahun 2020: Pendapatan Rp 6,9 Triliun, Belanja Rp 7,3 Triliun
Putri mantan Walikota Banjarmasin H Muhidin ini juga menyoroti fluktuatifnya dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat.
“Kita perlu koordinasi di tingkat pusat agar realisasi pendapatan tidak berubah signifikan dari target yang ditetapkan. Karena, dampaknya sangat terasa pada sisi belanja pembangunan daerah,” kata politis PAN ini.
Menurut Karmila, peran badan usaha milik daerah (BUMD) harus ditingkatlan dalam menggali potensi sumber pendapatan dari entitas bisnis yang dijalankan.
BACA JUGA : APBD Kalsel 2020 Defisit Rp 350 Miliar, Ini Hitungan Anggarannya!
Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin noor berkomitmen untuk melaksanakan amanat APBD 2020 untuk dana bagi realisasiRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalsel 2016-2021.
“Kita membutuhkan dukungan dan kerjasama semua lapisan masyarakat, walau terdapat kekurangan dan kelemahan dalam APBD Kalsel,” imbuhnya.(jejakrekam)