ACT

Soal SDN Tampakang, DPRD HSU Pastikan Segera Panggil Kadisdik

0 1.328

KONDISI sekolah tanpa guru pengajar yang terjadi di SDN Tampakang, Kecamatan Paminggir, memantik reaksi keras dari DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

ANGGOTA Komisi II DPRD Kabupaten HSU Teddy Suryana mengaku prihatin dengan kondisi sekolah pinggiran yang jauh dari akses ibukota Kabupaten HSU, Amuntai justru dibiarkan seakan tak terurus.

Legislator PDI Perjuangan ini memastikan akan segera menindaklanjuti pengaduan warga melalui media sosial untuk mempertanyakan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU dalam pengawasan pendidikan di daerah pinggiran.

“Padahal untuk mendapat akses pendidikan yang layak merupakan hak asasi setiap warga, tak terkecuali warga Kecamatan Paminggir, khususnya anak-anak yang bersekolah di SDN Tampakang,” ucap Teddy Suryana kepada jejakrekam.com di Amuntai, Jumat (8/11/2019).

BACA :  Pengamat Pendidikan Minta Disdik HSU Perketat Pengawasan

Ia memastikan dewan akan segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan HSU H Rahmat untuk dimintai keterangan, sejauhmana tindaklanjutnya dari pemerintah daerah dalam memberikan akses pendidikan yang  merata bagi warganya.

Senada Teddy, anggota DPRD HSU dari PKB Junaidi mengaku prihatin dan menyesalkan jika semua guru justru meninggalkan kewajibannya untuk mengajar di SDN Tampakang. “Masalah ini akan kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan HSU. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi, lantas sejauhmana peranan dan pengawasan dari dinas?” cecarnya.

Menurut Junaidi, sepatutnya guru yang telah mendapatkan haknya memenuhi kewajibannya untuk mencerdaskan anak didik, tanpa kecuali walau ditugaskan di sekolah pinggiran.

BACA JUGA : Guru ‘Bolos’ Mengajar Di SDN Tampakang, Disdik HSU Siapkan Sanksi

“Hak untuk mendapatkan pendidikan itu harus setara dan berkualitas. Kasihan anak didik kita, jika kondisi semacam ini dibiarkan berlarut tanpa ada tindakan dari intansi yang bertanggungjawab,” katanya.

Menurut Junaidi, DPRD HSU akan mengawal dan memantau langsung apa yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah dalam memberi jaminan pendidikan yang sama, tanpa membedakan kawasan pinggiran atau perkotaan.(jejakrekam)

 

Penulis Muhammad
Editor Didi GS

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.