Foto : Dokumentasi
BUKAN rahasia umum lagi, jika intensitas kunjungan kerja (kunker) para wakil rakyat DPRD Kota Banjarmasin keluar kota, sangat tinggi. Usai dilantik pada akhir September 2019, kunker DPRD Banjarmasin, ternyata pemandangan sekarang tak jauh berbeda dengan potret wakil rakyat sebelumnya.
INFORMASI yang dihimpun jejakrekam.com, dari agenda bulan November 2019, usai rapat-rapat di DPRD Banjarmasin pada 1 Nobember, dilanjutkan dengan kunker alat kelengkapan dewan (AKD) terjadwal pada 3,4,5 dan 6 November 2019.
Usai datang dari Jakarta, baru pada 7-8 November 2019 digelar rapat-rapat dewan. Rehat sebentar, ternyata pada 10,11 dan 12 November kembali kunker dengan agenda konsultasi atau koordinasi komisi. Baru, pada 20,21 dan 22 November diagendakan rapat komisi-komisi.
BACA : Komisi IV DPRD Banjarmasin Pertanyakan Pola Pengawasan Disdik terhadap Sekolah
Cukupkah? Lagi-lagi pada pekan ketiga November, tepatnya pada 17, 18 dan 19 November 2019, kembali para wakil rakyat edisi Pemilu 2019 ini melakukan konsultasi atau koordinasi AKD, meninggalkan ibukota Kalsel. Dilanjutkan seketika pulang ke Banjarmasin, baru pada 20-26 November 2019, dipangkas hari libur dilanjutkan rapat-rapat di DPRD.
Akhir November, ternyata lagi-lagi diagendakan kunker komisi-komisi DPRD Banjarmasin terjadwal pada 27-30 November 2019. Dengan begitu, dalam sebulan, tercatat dalam empat pekan, para wakil rakyat meninggalkan gedung parlemen di Jalan Lambung Mangkurat.
Dikonfirmasi jejakrekam.com, Minggu (3/11/2019), Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Banjarmasin Hilyah Aulia mengakui adanya agenda kunker baik komisi maupun alat kelengkapan dewan. Menurut dia, hal itu sudah diagendakan dalam Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Banjarmasin.
“Yang pasti, dalam penyerapan aspirasi masyarakat, melalui komisi-komisi seusai kunker tetap menggelar rapat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ya, ada beberapa agenda berkaitan dengan kepentingan masyarakat dilakukan dewan,” kata Hilyah Aulia, yang juga anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin.
BACA JUGA : Soal Taman Edukasi, DPRD Banjarmasin Ingin Gulirkan Hak Interpelasi
Menurut dia, masing-masing komisi di DPRD Banjarmasin sudah mengagendakan rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan mitra. “Jadi, tugas-tugas kedewanan tetap berjalan, walaupun cukup banyak kunker,” kata Hilyah.
Divisi Khusus LSM Sasangga Banua, M Deddy Permana menuding selama ini kunker atau studi banding yang dilakukan para wakil rakyat, termasuk di DPRD Banjarmasin tidak jelas manfaatnya bagi publik.
“Hitung saja berapa anggaran yang dihabiskan untuk studi banding, kunker atau apa pun namanya. Bayangkan, ada 41 anggota plus empat pimpinan dewan itu dibiayai mungkin puluhan juta per kepala. Jadi, kesan yang ditangkap publik hanya menghabiskan anggaran,” ucap Deddy Permana.
BACA LAGI : Fraksi Besar di DPRD Banjarmasin Berbagi Jatah Kursi Ketua Komisi
Mahasiswa S2 Fakultas Hukum ULM ini membandingkan dengan produk hukum atau hasil perjuangan para anggota dewan yang tak terlihat manfaatnya bagi publik.
“Segera dievaluasi masalah kunker, studi banding atau apapun namanya itu, jika tak ada manfaatnya. Padahal, banyak pekerjaan rumah yang harusnya bisa dituntaskan anggota dewan yang baru saja dilantik itu,” imbuh Deddy.(jejakrekam)