RATUSAN Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), mendatanggi Kantor DPRD Kabupaten HSU, untuk menyampaikan delapan tuntutan kepada para wakil rakyat, Kamis (3/10/2019).
DIMULAI dari halaman Mesjid At-Taqwa Amuntai, para mahasiswa ini berjalan kaki menuju halamam DPRD Kabupaten HSU. Ketika anggota DPRD meminta mahasiswa untuk masuk, mereka menolak dan dialog pun di lakukan di halaman kantor DPRD HSU.
Massa yang berasal dari empat perguruan tinggi di HSU tersebut ternyata melakukan tuntutan terhadap anggota DPRD agar dapat menerima dan menyampaikan aspirasi mereka atas penolakan RUU KUHP dan KPK yang dinilai dapat merugikan rakyat.
BACA: Usung 10 Tuntutan, Aksi Mahasiswa Kalsel Diikuti Sejumlah Pelajar SMA/SMK
Mereka menutut para anggota dewan agar siap menandatangani dan menerima 8 tuntutan terkait fakta integritas sebagai anggota perwakilan rakyat. Mahasiswa sempat meneriakan meminta agar Ketua DPRD HSU bisa hadir di tengah tengah aksi bersama mahasiswa.
Koordinator aksi Syarif Hidayatullah Mengatakan, aksi ini sebagai bentuk penegasan kepada pemerintah daerah dan DPRD atas penolakan RUU KUHP dan KPK
“Aksi ini untuk menuntut tegas pemerintah daerah khususnya DPRD agar mendukung perubahan, mendukung pengawasan atas perpu KPK salahsatunya, dan membuat perpu Karhutla agar tidak terjadi lagi kabut asap didaerah kita,” ujarnya.
BACA JUGA: Korlap Demo Mahasiswa Kena Pukul, Dialog Terpaksa Di Jalan Lambung Mangkurat
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD HSU menyampaikan permohonan maaf, karena Ketua DPRD HSU tidak bisa hadir, sebab ada jadwal ujian tesis di Banjarmasin.
Hari ini, ujarnya, apa yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari demokrasi. Untuk delapan tuntutan yang disampikan mahasiswa adalah masukan untuk penyusunan rancangan undang-undang untuk kepentingan masyarakat, “Kami siap mengawal apa yang disampaikan mahasiswa ini,” imbuhnya.(jejakrekam)