Menuju Kota Inklusi, Banjarmasin Perlu Libatkan Banyak Pihak

PEMKOT Banjarmasin kembali berbangga. Sebab, pertemuan tingkat tinggi walikota untuk kota inklusi, gelaran Unesco dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), diselenggarakan di Kota Seribu Sungai.

PERTEMUAN yang dilaksanakan selama dua hari, 3-4 Oktober 2019 ini merupakan ajang bagi kota-kota yang tergabung dalam Apeksi Peduli Inklusi untuk saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman dan berdiskusi mengenai gagasan-gagasan baru dalam membangun kota inklusi.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menjelaskan, dalam pertemuan ini ada penambahan sebanyak 13 kota yang bergabung menjadi anggota Apeksi Peduli Inklusi bertambah dengan menandatangi piagam kota inklusi.

“Hingga saat ini, total ada 27 kota di seluruh Indonesia yang telah berkomitmen untuk mewujudkan kota inklusi,” ujar Ibnu saat memberikan sambutan dalam pertemuan ini di Hotel Best Western, Kamis (3/10/2019).

Ibnu berharap, kota-kota yang tergabung dalam Apeksi Peduli Inklusi ini terus berkomitmen untuk mewujudkan tiga aspek utama, yakni regulasi, pelayanan publik, dan penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Seperti diketahui, dalam kacamata Unesco, lenyandang disabilitas merupakan kelompok rentan dalam struktur lapisan masyarakat yang tak boleh luput dari pemerintah.

Sebagai percontohan bagi kota-kota lain, Banjarmasin sudah meluncurkan roadmap atau peta jalan menuju kota inklusi pada tahun 2018 lalu. “Berdasarkan panduan 2030 yang akan datang, semoga Banjarmasin terwujud menjadi kota inklusi,” ucapnya.

Pemkot Banjarmasin terus berupaya membenahi infratruktur maupun pelayanan publik untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Banjarmasin, seperti trotoar selebar 1,5 meter di sepanjang Jalan Ahmad Yani, melengkapi aksebilitas sarana dan prasarana di kantor pelayanan publik, seperti kelurahan, kecamatan, dan puskesmas serta membuat percontohan kampung inklusi di dua kelurahan.

Untuh memenuhi hak memperoleh pendidikan, Pemko Banjarmasin juga telah menyediakan sekolah Inklusi di jejang SD, SMP, hingga SMA yang dilengkapi dengan guru pendamping Anak Berkebutuhan Khusus.

“Sudah ada 35 SD Inklusi, SMP Sekitar 10 atau 11 yang sudah inklusi. Untuk memudahkan mobilitas, Pemko Banjarmasin juga menyediakan angkutan gratis bagi pelajar penyandang disabilitas yang tidak mampu,” bebernya.

Langkah-langkah Pemerintah Kota Banjarmasin dalam membangun kota inklusi tersebut menuai pujian dari banyak pihak. Direktur Eksekutif Apeksi Kota Inklusi Indah Wibi Nasiti menyatakan, kekagetannya ketika mengetahui perkembangan kota Banjarmasin yang sudah memiliki banyak program inklusif dan penerimaan yang baik kepada para penyandang disabilitas.

“Saya lihat para aparat sudah peduli, bahkan banyak penyandang disabilitas yang masuk ke struktur Pemda,” ujarnya pada saat jumpa lers seusai pembukaan Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota Untuk Kota Inklusi ke-8 di Hotel Best Western Banjarmasin, Kamis (3/10/2019).

Ia juga mencatat, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti merangkul lebih banyak kalangan untuk mendukung penyandang disabilitas. “Kelompok lain seperti swasta dan Perguruan Tinggi, mungkin perlu lebih banyak melibatkan sektor-sektor lain juga, karena kadang antar sektor belum saling mendukung. Itu perlu di tingkatkan lagi tapi sudah bagus,” terangnya.

Selain itu, ia berharap melalui pertemuan antar pemimpin kota gelaran Unesco dan Apeksi untuk Kota Inklusi ini, kota-kota yang sudah memiliki program inklusif dapat saling berbagi dan terinspirasi untuk saling membenahi kekurangan mereka.

“Misalnya Banjarmasin yang sudah baik di masalah data dan perencanaan, tapi mungkin bisa belajar dari Denpasar di masalah budaya atau infrastrukturnya. Intinya saling berbagi dan saling belajar,” ucapnya.(jejakrekam)