ACT

Jampersal Terhenti, Syaifullah : Pemkab Banjar Tak Pernah Berkoordinasi Terkait Kurangnya Anggaran

100

ANGGOTA DPR RI asal Kalsel, Syaifullah Tamliha mengaku sangat prihatin dan menyayangkan terhentinya dana alokasi khusus (DAK) untuk jaminan persalinan (Jampersal) di Kabupaten Banjar.

MENURUTNYA, selama ini Pemkab Banjar tidak melakukan koordinasi dengan DPR RI terkait kebutuhan dana alokasi khusus (DAK).  Karena, sampai berakhir pembahasan APBN Tahun Anggaran 2020, tak satu lembar suratpun dari Dinas Kesehatan yang DPR RI terima mengenai keluhan kurangnya anggaran.

Politisi dari PPP ini juga menyatakan, pada tahun-tahun sebelumnya, kita selalu memberikan DAK ke Pemkab Banjar untuk membangun puskesmas dan peralatan rumah sakit.

BACA: 13 Ribu Ibu Hamil di Kabupaten Banjar Terancam Tak Terayomi

“Kita menyayangkan Pemkab Banjar tidak pernah berkoordinasi dengan DPR RI tentang Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan,” ujarnya dengan nada kecewa (24/9/2019).

Munculnya pemberitaan tentang dihentikannya rujukan jaminan persalinan (Jampersal) yang bersumber dari DAK Kementerian Kesehatan RI, ungkap Syaifullah, bisa berdampak pada menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banjar.

“Minimnya anggaran pelayanan kesehatan untuk ibu hamil yang melahirkan dapat mengancam penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks. Sebab, angka kematian bayi dan ibu hamil salah ukuran kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Anggota Komisi 1 DPR RI ini juga menyampaikan, bahwa selama ini ia selalu memperjuangkan kepentingan di daerah pemilihan, termasuk infrastruktur jalan dan jembatan yang diusulkan para bupati dan gubernur .

“Untuk itu, saya tidak pernah absen dalam Musrenbang Regional yang dipaparkan oleh para gubernur, bupati dan walikota se-Kalimantan setiap tahunnya,” pungkasnya.(jejakrekam)

Penulis Syahminan
Editor Fahriza

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.