ACT

DPRD HST Komitmen Jaga Meratus, Masyarakat Adat Desak Dibuatkan Perda

0 212

GERAKAN #SaveMeratus di Lapangan Dwi Warna, Barabai, Senin (23/9/2019) diikuti elemen masyarakat sipil dari berbagai kalangan. Aksi akbar ini merespon Konferensi Global Climate Action Summit 2019 yang digelar di New York, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.

DALAM aksi itu, Greta Thurnberg, seorang pelajar Swedia di hadapan parlemen Swedia menuntut para pemimpin dunia untuk menghadapi perubahan iklim global dalam bentuk dan aksi nyata, termasuk upaya penyelamatan Pegunungan Meratus serta hutan hujannya yang merupakan salah satu paru-paru dunia.

Aksi kali ini terbilang besar, karena diikuti berbagai elemen seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel, PD AMAN Hulu Sungai Tengah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) HST, PMII, HMI, Dayak Kalimantan Bersatu, Perkumpulan Dayak Meratus, Pondok Pesantren Darul Istiqomah, BEM STAI Al Wasliyah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, STIA Tabalong, Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (Gembuk), Pemkab HST, MAN 1 Barabai, SMK 1 Barabai, HKTI HST, KTNA HST dan anggota DPRD HST.

BACA : Ditunggangi Agenda Politik, Aliansi Mahasiswa Keluar Dari Barisan Aksi Save Meratus

Ritual adat dan doa pun digelar Dayak Kalimantan Bersatu membuka aksi dengan kawalan ketat Polres HST, Satpol PP HST, dan TNI itu. Secra bergiliran, aktivis menggelar orasi, pertunjukan teatrikal, dan pembacaan puisi.  Sedangkan, dari AMAN HST dan AMAN menyuguhkan tarian masyarakat Dayak Meratus seperti Babangsai dan Bakanjar. Berikutnya, seniman dari Lapak Dwi Sastra menampilkan tarian ‘Penyambung Adat dan Rajaki’.

Ketua PD AMAN HST Robi menegaskan masyarakat adat Dayak Meratus di Hulu Sungai Tengah mendukung gerakan #SaveMeratus. Mereka mengingatkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah nyata mengakui masyarakat hukum adat dan wilayah adat.

“Ketika pemerintah serius mengakui masyarakat adat dan wilayah adat melalui perda, kami memiliki payung hukum dan kejelasan. Berdasarkan payung hukum itu, masyarakat adat bisa maksimal mempertahankan Pegunungan Meratus yang menjadi sumber kehidupan bersama,” kata Robi.

BACA JUGA : Upaya Banding Rontok di PT TUN Jakarta, Walhi Ajukan Kasasi ke MA

Anggota DPRD HST dari Partai Berkarya, Yazid Fahmi pun menegaskan tak akan mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Pemkab HST memuat penolakan terhadap perkebunan sawit dan pertambangan batubara. “Jangan ragukan komitmen DPRD dalam penyelamatan Pegunungan Meratus,” ucap Yazid.

Senada itu, anggota DPRD HST dari PKS, Supriadi menepis dalam aksi kali ini bermuatan agenda politik. Ia menegaskan mendukung gerakan #SaveMeratus melalui kewenangan dewan. “Pemerintah pusat dan provinsi harus mendengar aspirasi masyarakat HST. Keinginan masyarakat sederhana, pemerintah harus mencabut izin perusahaan pertambangan batu bara di Pegunungan Meratus,” katanya.

BACA LAGI : Problematika Eksistensi Pegunungan Meratus

Begitupula, Kepala Adat Hantakan dan Batang Alai Timur menginginkan anggota DPRD dan para kandidat berlaga di Pilkada HST 2020 untuk mendengarkan keinginan masyarakat. “Jangan hanya baik dan menggunakan isu #SaveMeratus untuk kepentingan politik jangka pendek, misalnya untuk Pileg dan Pilkada,” kata Abdul Hadi, Kepala Adat dari Hinas Kanan.(jejakrekam)

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi GS

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.