Koalisi Masyarakat Sipil Harus Bergerak, KPK Sudah di Ujung Tanduk

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berada di ujung tanduk. Terancam dari sejumlah pihak; DPR RI dan pemerintahan untuk melemahkan lembaga anti rasuah yang dibentuk di era Presiden Megawati Soekarnoputeri ini.

PAKAR hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof Dr Denny Indrayana mengungkapkan upaya pelemahan KPK menjadi sinyal buruk agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Terlebih di tahun 2020 mendatang berbagai daerah di tanah air bakal menggelar pilkada serentak.

“Apalagi yang berat adalah korupsi di bidang kepemiluan. Nah, sebenarnya keberadaan KPK yang kuat dan efektif diperlukan,” beber Denny Indrayana kepada awak media, usai memberikan kuliah umum di FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Sabtu (14/9/2019).

BACA : Akademisi, Mahasiswa dan Jurnalis di Banjarmasin Tolak Revisi UU KPK

Advokat dan akademisi kelahiran Kotabaru  mengatakan agenda pemberantasan korupsi menghadapi jalan berliku. Denny mensinyalir beragam upaya melemahkan KPK, mulai dari pemilihan Pansel Capim KPK yang bermasalah, terpilihnya figur kontroversi menjadi pimpinan lembaga anti rasuah ini hingga RUU KPK yang tengah digodok DPR.

“KPK berada di ujung tanduk, kalau RUU (KPK) ini disahkan sama saja membunuh KPK, pimpinan KPK yang baru masih dilihat problematik, pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Jadi, menurut saya akan menghadapi tantangan yang lebih besar di tingkat menjaga kebersihan dari praktek-praktek korupsi, ” kata mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY ini.

BACA JUGA : Kecam Pelemahan Pemberantasan Korupsi, AJI Minta Presiden Tolak Revisi UU KPK

Eks Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM ini menyatakan masyarkat sipil perlu merapatkan barisan demi menyalamatkan agenda pemberantasan korupsi.

“Masyarakat sipil terus konsolidasi dan mengkritisi (pemerintah), karena KPK akhir-akhir ini diserang dari berbagai penjuru, mulai RUU KPK, RUU KUHP, UU pemasyarakatan hingga seleksi pimpinan KPK yang sarat masalah, tidak ada pilihan lain masyarkat sipil terus merapatkan barisan tanpa memandang pilihan politik selama pilpres lalu,” cetus Denny.

BACA LAGI : Dosen Universitas Lambung Mangkurat Tolak Revisi UU KPK

Diwartakan sebelumnya gelombang penolakan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 30 Tahun 2002 yang tengah digodok DPR RI, menggelinding bak bola salju semakin hari makin membesar. Tak hanya datang kalangan akademisi Universitas Lambung Mangkurat, para jurnalis dari berbagai media di Banjarmasin juga turut menolak pemandulan lembaga anti rasuah.(jejakrekam)

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi GS