Foto : Didi GS
PENURUNAN deviden atau keuntungan yang diberikan Bank Kalsel ke Pemkot Banjarmasin selaku pemilik saham, jadi alasan DPRD untuk mengevaluasi ulang penyertaan modal ke bank pelat merah milik Pemprov Kalsel dan 13 kabupaten dan kota itu.
HINGGA per 2018 ini, total modal yang disetorkan Pemkot Banjarmasin ke Bank Kalsel mencapai Rp 120,8 miliar. Namun, pada 2018 ini, pemerintah kota hanya kebagian deviden relatif minim Rp 5,6 miliar, menurun tajam dibanding tahun 2017 mencapai Rp 11 miliar atau tahun sebelumnya Rp 12 miliar lebih.
Data ini pun jadi acuan DPRD Banjarmasin untuk mengevaluasi ulang rencana penyertaan modal Rp 20 miliar yang telah disetujui masuk dalam APBD Perubahan tahun 2019 ini.
“Dalam tiga kali rapat dengan jajaran Bank Kalsel, kami tak pernah mendapat penjelasan yang memuaskan mengapa deviden yang diterima Pemkot Banjarmasin menurun terus tiap tahun. Anehnya, yang diundang datang ke rapat juga bukan yang berkompeten menjelaskan,” ucap Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Bambang Yanto Permono kepada jejakrekam.com, Jumat (30/8/2019).
BACA : Setor Modal Lagi ke Bank Kalsel, Deviden Pemkot Banjarmasin Malah Menurun
Diungkapkan Bambang, alasan Bank Kalsel selama ini selalu soal pengembangan bisnis-bisnis umum dari modal kerja yang dimiliki. Anehnya, menurut politisi Partai Demokrat ini, justru 40 persen dari bisnis umum yang dikelola Bank Kalsel merupakan kredit macet.
“Ya, bisnis umum yang dikelola Bank Kalsel seperti bisnis pertambangan dan lainnya. Ini menyebabkan tingginya kredit macet di bank itu. Beda, kalau kredit itu diberikan kepada PNS, tentu tidak akan terjadi, karena pasti pembayarannya lancar, setiap gajian pasti dipotong,” papar Ketua DPC Partai Demokrat Banjarmasin.
Bambang berpendapat dengan tingginya kredit macet di Bank Kalsel membuktikan ekspansi usaha yang dijalankan bank itu belum berhasil. “Jika tidak ada penjelasan dari jawaban tertulis kepada Pemkot dan DPRD Banjarmasin, tentu penyertaan modal Rp 20 miliar tahun ini kita evaluasi,” tegas Bambang.
BACA JUGA : Saham Mayoritas Pemprov, Per April 2017 Modal Bank Kalsel Rp 1 Triliun Lebih
Dia juga membandingkan kengototan Pemprov Kalsel untuk meminta pengembalian modal di PDAM Bandarmasih yang mencapai Rp 65 miliar, dengan kondisi keuangan pabrik air yang belum mampu untuk itu.
“Solusinya, bisa saja nanti kita rekomendasikan agar modal yang ada di Bank Kalsel itu ditarik untuk membayar utang ke Pemprov Kalsel. Sekarang modal Pemkot Banjarmasin di Bank Kalsel mencapai Rp 120,8 miliar, nah jika disuntik lagi Rp 20 miliar, berarti sudah Rp 140,8 miliar,” tutur Bambang.
Ini belum lagi, menurut dia, deposito on call atau siap digunakan di Bank Kalsel milik Pemkot Banjarmasin mencapai Rp 250 miliar, plus giro untuk keperluan transaksi keuangan pemerintah kota.
“Daripada deviden yang didapat pemerintah kota minim, mengapa tidak dialihkan ke bank lain yang jelas suku bunganya lebih tinggi. Sepatutnya, Bank Kalsel itu memprioritaskan pemerintah kota, karena uang ratusan miliar itu tidak sedikit,” kata Bambang.
Menurut dia, pembatalan penyertaan modal walau sudah disetujui dalam APBD Banjarmasin bisa diambil, seperti yang dilakukan DPRD terhadap PDAM Bandarmasih dalam tiga tahun berturut-turut tidak menyetujui penyertaan modal, karena saat itu masih ada permasalahan.
“Kan, aneh, kita setor modal cukup besar, tapi devidennya tiap tahun terus menurun di Bank Kalsel. Tahun 2018, hanya dapat Rp 5,6 miliar, sebelumnya berkisar Rp 11 miliar,” tuturnya.
BACA LAGI : Semester I 2019, Penghasilan BUMD Kalsel Turun 29 Persen
Desakan evaluasi untuk penyertaan modal ke Bank Kalsel juga disuarakan anggota Komisi II DPRD Banjarmasin, Muhammad Isnaini. Menurut dia, tingginya kredit macet di Bank Kalsel patut jadi pertimbangan bagi pemerintah kota dan dewan untuk menahan dulu penyertaan modalnya.
“Daripada deviden yang diterima terus menurun, kenapa kita tak mengalihkan investasi itu ke bank lain yang lebih menjanjikan,” kata politisi Gerindra ini.
Untuk diketahui, modal Bank Kalsel pada 2018 ini tercatat mencapai Rp 1,25 triliun, meningkat dibanding tahun 2017 sebesar Rp 1,17 triliun.(jejakrekam)