Foto : Istimewa
PEMERINTAH telah menetapkan Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibukota negara pengganti DKI Jakarta. Pemindahkan ibukota negara ke Kalimantan ini harus disikapi dengan kesiapan daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“PRESIDEN telah mengumumkan Kaltim sebagai lokasi pembangunan ibukota negara. Ini harus kita sikapi dengan menyiapkan SDM daerah berkualitas, selain berbagai hal penting yang menjadi sorotan banyak pihak, seperti masalah lingkungan,” tutur penggiat lingkungan dan sosial Berry Nahdian Furqan saat dialog bertema Ibukota Negara dan Percepatan Pembangunan Kalimantan di TVRI Banjarmasin, Rabu (28/8/2019).
Diungkapkan akademisi Universitas NU Kalsel ini, SDM di daerah masih kurang mampu bersaing dengan SDM yang ada di Pulau Jawa. “Karena itu, kualitas perguruan tinggi di Kalimantan harus mampu mencetak lulusan yang mempunyai daya saing, tidak hanya di level nasional tetapi juga internasional. Demikian juga dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Kalsel yang berada di urutan 22 secara nasional harus diperbaiki,” tuturnya.
Menurut mantan Direktur Walhi Nasional ini, penunjukan Kalimantan sebagai ibukota negara juga harus dijadikan peluang dalam rangka pemulihan kerusakan lingkungan di Kalimantan. “Kalimantan hendaknya tetap dijadikan paru-paru dunia, bagaimana ibukota menjadi peluang untuk pemulihan lingkungan dengan peningkatan alokasi anggaran yang memadai untuk memulihkan kerusakan lingkungan,” ungkapnya.
BACA : Bukan Hanya Fisik, Pemindahan Ibukota Harus Perhatikan Faktor Non-fisik
Terkait izin tambang dan perkebunan yang ditentang organisasi lingkungan dan masyarakat harus dibersihkan dari wilayah tapak lokasi ibukota negara. Bagaimana pemerintah bisa memenuhi syarat ibukota negara yang aman, nyaman, serta kesejahteraan masyarakat meningkat. Di samping persoalan yang selama ini banyak dipertanyakan daerah kepada pemerintah pusat berupa konektivitas, pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel M Yasin mengatakan, penetapan ibukota negara di Kalimantan diharapkan mampu mempercepat pembangunan di wilayah Indonesia tengah dan timur.
“Bagi Kalsel sendiri ibukota negara diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini berbagai program pembangunan strategis nasional di Kalsel sedang berjalan dan diharapkan mampu mendukung keberadaan ibukota negara seperti bandara internasional, kawasan industri, pelabuhan dan trans Kalimantan,” ujarnya.(jejakrekam)