Foto : Akhmad Faisal
SABAN musim kemarau, musibah kebakaran di Banjarmasin kerap terjadi. Bahkan, tak jarang dalam satu hari bisa terjadi lebih dari satu kejadian.
NAMUN demikian, untungnya Banjarmasin memiliki Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang jumlahnya mencapai 500 unit lebih. Bahkan, BPK di Banjarmasin dikategorikan salah satu yang terbaik di Indonesia dalam urusan memadamkan kebakaran.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin, Hj Ananda mengatakan, hal tersebut masih belumlah cukup dalam menyelesaikan musibah kebakaran di Banjarmasin saat kemarau tiba.
“Kalau BPK hanya mampu memadamkan api saja tentu tidak cukup. Karena itulah ke depan mereka harus kita tingkatkan perannya agar tidak hanya menjadi barisan pemadam kebakaran, namun menjadi barisan pencegah kebakaran,” ungkapnya.
Dengan menjadi barisan pencegah kebakaran, nantinya mereka inilah yang akan dilatih untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat guna meminimalisir musibah kebakaran yang terjadi dilingkungan tempat tinggal mereka.
Bahkan, lanjut Ananda kalau perlu sosialisasi yang dilakukan tidak hanya oleh BPK sendiri, namun dapat berkolaborasi dengan instansi terkait, salah satunya Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal ini mengingat musibah kebakaran yang terjadi di Banjarmasin kebanyakan dipicu persoalan korsleting listrik.
“Dalam sosialisasi itu BPK nanti materinya lebih kepada mencegah agar kebakaran tidak terjadi dan apa saja yang harus dilakukan masyarakat bila musibah kebakaran terjadi kepada mereka. Lalu kalau PLN mungkin materi yang lebih teknis untuk menghindari korsleting listrik dirumah,” jelasnya.
“Jadi peran BPK ini nantinya tidak hanya ada saat ada kejadian saja, namun juga dapat melakukan langkah-langkah antisipasi supaya kejadian kebakaran dapat ditekan hingga tidak terjadi,” tambahnya lagi.
Dengan sosialisasi yang intensif dari BPK, ia meyakini kejadian musibah kebakaran bisa ditekan di Banjarmasin. Dengan demikian maka masyarakat tidak terus-terusan dirugikan akibat musibah kebakaran, baik itu dalam hal materi hingga masalah yang menyangkut nyawa manusia.
“Kami di legislatif siap membantu membicarakan bagaimana teknis penganggaran sosialisasi ini bersama Pemkot Banjarmasin. Kalau perlu bukan hanya BPK saja yang kita libatkan dalam sosialisasi tapi juga pihak terkait seperti PLN maupun organisasi kemasyarakatan lainnya,” jelasnya.(jejakrekam)