Raihan Kursi Turun, Plt Ketum PPP : Tebus, Menangi Pilkada di Kalsel

RAIHAN kursi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di parlemen hasil Pemilu 2019, terkesan terjun bebas. Lebih dari separuh, partai berlambang Ka’bah ini tak bisa bisa menyelamatkan kursi yang direbutnya dalam Pemilu 2014 pada pemilu lalu.

KONDISI ini tak dipungkiri Ketua DPW PPP Kalsel HM Aditya Mufti Ariffin saat silaturahmi pengurus dan kader partai dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa di Sekretariat DPW PPP Kalsel, Jalan Achmad Yani Km 6, Banjarmasin, Selasa (20/8/2019).

“Perolehan kursi PPP baik di DPRD provinsi, kabupaten dan kota di Kalsel, sebagian besar mengalami penurunan. Namun, ada pula yang mampu bertahan,” ucap Aditya Mufti Ariffin.

BACA : PPP Dorong Aditya dan Jaya Maju Mencalon di Pilwali Banjarbaru

Politisi muda yang akrab dipanggil Ovi ini mengungkapkan gambaran umumnya seperti di DPRD Provinsi Kalsel, dari awalnya meraih 7 kursi terkorting empat kursi hingga tersisa tiga kursi hasil Pemilu 2019.

“DPRD Kota Banjarmasin, dari semula lima di Pemilu 2014 tersisa hanya dua kursi. Begitupula, di DPRD Barito Kuala, kini hanya bertahan satu kursi yang diraih PPP,” ucap Ovi.

Sedangkan, papar dia, untuk empat kursi di DPRD Banjarbaru bisa bertahan baik raihan Pemilu 2014 maupun Pemilu 2019. Berbeda dengan DPRD Kabupaten Banjar, dari awalnya tujuh kursi, kini PPP hanya bisa mengutus lima wakil rakyatnya. Terpangkas satu kursi juga dialami PPP di DPRD Kabupaten Tanah Laut, dari awalnya tiga menjadi dua kursi.

“PPP juga hanya mampu meraih satu kursi di DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dari awalnya dua kursi hasil Pemilu 2014 lalu. Sedangkan di DPRD Kabupaten Kotabaru, PPP bisa mempertahankan empat kursi,” ucapnya.

BACA JUGA : Didekati Golkar, PPP Banjarmasin Akui Ditawarkan Usung Hasnur-Ananda

Nasib serupa juga dialami partai Ka’bah ini di DPRD Kabupaten Tapin. Parpol berbasis Islam ini hanya mampu merebut satu kursi dari dua kursi yang diraihnya di pemilu sebelumnya.

“PPP juga hanya bertahan dengan satu kursi di DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS). Sedangkan, di DPRD Hulu Sungai Tengah (HST), harus kehilangan satu kursi dari awalnya empat jadi tiga kursi,” tutur Ovi.

Yang mampu bertahan hanya di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). PPP bisa mempertahankan empat kursi wakil rakyat hasil Pemilu 2019. “Sedangkan, di DPRD Balangan, kita hanya mampu mendudukkan kader sebagai Wakil Ketua DPRD setempat, tak lagi ketua dewan. Walau, raihan kursinya tetap lima kursi,” kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Sedangkan, di DPRD Kabupaten Tabalong hasil Pemilu 2019 lalu, PPP juga harus puas hanya memiliki dua kursi yang diisi kadernya.

Ada apa gerangan dengan PPP sebagai parpol lawas dan besar di Kalsel? Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa membedah hal itu imbas dari pemilu serentak antara pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) di Pemilu 2019. “Jadi, stigma pilpres terbawa ke pemilih legislatif. Ini terbukti, di berbagai tempat, suara dan kursi PPP memang menurun tajam,” ucap Suharso.

BACA JUGA : Golkar Gusur PPP, Bupati Ansharuddin : Ketua DPRD Balangan Suara Terbanyak

Mantan Menteri Perumahan era Kabinet Indonesia Bersatu I Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga mengungkapkan penyebab lainnya adalah dampak dari suara PPP terbelah.

“Berdasar hasil survei nasional, suara pemilih PPP terbelah menjadi dua. Ada 60 persen memilih petahana, Presiden Jokowi. Sisanya, 40 persen memilih Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu,” tutur Suharso.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini mengungkapkan dengan kondisi itu membuat konsolidasi di internal partai menjadi tak fokus.

BACA LAGI : Efek Kemenangan Prabowo-Sandi, Gerindra Melonjak, PPP Kehilangan Tiga Kursi

Penyebab lainnya disebut Suharso adalah keterkejutan kader atas perhitungan sistem baru yang diterapkan dalam Pemilu 2019, jika sebelumnya menggunakan kuota hare menjadi sainte lague, sehingga ada calon yang ingin merebut suara terbanyak tanpa memperhitungkan representasi suara para kader.

“Walau PPP Kalsel mengalami penurunan suara dan kursi, saya tetap berterima kasih karena Kalsel tetap menjadi lumbung suara PPP. Untuk menebusnya, kader PPP harus memenangkan pilkada, makanya kita dorong kader terbaik PPP bisa menjadi walikota atau bupati di Kalsel,” imbuh Suharso.(jejakrekam)

 

Penulis Ipik Gandamana
Editor Didi G Sanusi