Demokrasi Liberal, Ongkos Politik Mahal dan Perilaku Zombie

Oleh : Dr M Uhaib As’ad

MEMAHAMI perkembangan demokrasi pasca Orde Baru telah memperlihatkan perkembangan dinamis, liberal dan terbuka. Hal tersebut tentu saja sangat kontras dengan kehidupan demokrasi ketika pemerintahan Orde Beru berkuasa.

DI SAAT Orde Baru berkuasa, landscape politik merefleksikan wajah otoritarianise dan oligarki yang nyaris sempurna. Hal demikan itu terjadi karena penguasa Orde Baru telah menjadikan struktur kekuasaan dan segala bentuk ornamen kekuasaan untuk menjustifikasi kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan melalu cara-cara predatoris.

Tidak hanya itu, sumber kekuasaan ekonomi dan politik telah dimobilisasi dan terakumulasi di tangan sekelompok orang. Dalam hal ini tidak lain  adalah bagian dari jaringan patronase politik dan ekonomi penguasa Orde Baru.

Kejatuhan penguasa Orde Baru pada Mei 1998 lalu sebagai senjakala berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Peristiwa Mei 1998 yang populer disebut sebagai era reformasi atau era bangkitnya demokratisasi sebagai jalan baru menuju demokrasi sesungguhnya, bukan demokrasi pura-pura (the false of democrcy).

BACA : Mengharumkan Uniska, Uhaib As’ad Masuk Deretan Editor Jurnal Internasional

Setidaknya, itulah harapan dan kerinduan rakyat. Harapan dan kerinduan itu tergambar secara euforia di saat Orde Baru berakhir.

Apa yang dapat dipahami setelah bangsa ini mengalami demokrasi liberal atau demokrasi terbuka? Pertanyaan ini menjadi penting dikemukakan. Sudah banyak literature dan kajian yang mengulas mengenai dampak demokrasi liberal pasca Orde Baru, para pakar politik sepakat bahwa praktik demokarasi saat ini lebih merepresentasikan demokrasi oligarki dan demokrasi kapitalistik.

Demokrasi telah masuk dalam pusaran industri dan karetel yang dikendalikan para pemilik modal. Pemilik modal telah menyandera demokrasi dan para politisi bayaran menjadi kolaborator para pejudi politik alias pemilik modal sebagai strategi menguasai panggung demokrasi tingkat lokal dan nasional.

Celakanya, institusi kekuasaan, lembaga demokrasi dan regulasi hadir sebagai produk dari hasil persekongkolan dari proses kontestasi politik yang pengaruh politik uang dan akal-akalan. Inilah fakta sosio-politik yang kita saksikan selama ini.

BACA JUGA : Persengkongkolan Para Aktor Berwatak Oligarki-Predator

Kuasa uang telah menghantui perjalanan demokrasi selaman ini. Para aktor yang duduk di lembaga demokrasi bagaikan zombie yang kehilangan narasi dan dan kepekaan terhadap kepentingan rakyat yang diwakili.

Perilaku zombie ini tidak mengherankan karena lingkungan kultur politik di negeri ini tidak pernah memberikan pendidikan politik secara jelas, apalagi para aktor politik yang kebetulan terpilih menjadi legislator secara instant dan cara-cara pragmastis. Praktik instant dan pragmatisme ini juga sudah mewarnai pusaran kultur politik di negeri ini.

Dukungan dana besar dari pemerintah terhadap lembaga penyelenggara demokrasi (KPU dan Baswaslu dan lembaga terkait) semakin mengokokohkan argumentasi bahwa betapa mahalnya ongkos demokrasi di negeri ini.

Mahalnya ongkos demokrasi, secara ekonomi dan politik akan melahirkan kemanjaan bagi para penyelenggara demokrasi atau demokrasi yang terkontaminasi (contaminated democracy). Saya tidak melihat relevansi dana besar yang dianggarkan oleh pemerintah menjadikan demokrasi itu akan lebih berkualitas atau melahirkan demokrasi substantif (substantive democracy).

BACA LAGI : Demokratisasi Pilkada dalam Cengkeraman Oligarki Lokal

Perlu juga dipahami bahwa dana besar bukan satu-satunya menciptakan iklim demokrasi berkualitas. Faktor sumber daya dan masyarakat politik juga ikut menentukan. Pendidikan polititik bagi warga negara (political education), terutama bagi partai politik menjadi suatu keharusan.

Bukan masyarakat dimarjinalkan atau sekadar menjadi sasaran objek politik bagi para elite untuk mendapatkan suara saja. Ini namanya pembodohan politik. Pembodohan politik ini secara telanjang dapat disaksikan pada saat kontestasi politik.

Rakyat tidak berdaya menghadapi serangan politik uang di tengah kemiskinan pemahaman politik. Pemahaman politik bagi warga menjadi penting. Warga harus diberi pemahaman secara cerdas dan nalar politik rasional bukan dijejali nalar pragmatisme instan yang menghinakan warga secara politik.(jejakrekam)

Penulis adalah Staf Pengajar FISIP Uniska MAB

Direktur Center for Politics and Public Policy Studies, Banjarmasin