Foto : Istimewa
PEMBESAR di Pemprov Kalimantan Selatan berdebar-debar menunggu pengumuman Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di sidang MPR RI di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Apalagi, dalam pidato orang nomor satu di republik ini menyinggung soal pemindahan ibukota negara ke Kalimantan.
DI HADAPAN anggota DPR dan DPD RI, ternyata Presiden Jokowi tidak menyebut lokasi baru yang dimaksud menjadi pusat pemerintahan pengganti Jakarta. Ternyata, hanya meminta izin kepada para wakil rakyat soal wacana yang membuat tiga provinsi di Kalimantan bersaing ketat.
Menunggu keputusan sang presiden ini, Pemprov Kalsel pun menggelar nonton bareng dengan layar lebar di Kantor Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, dihadiri Gubernur Sahbirin Noor, Sekdaprov Abdul Haris Makkie dan pejabat lainnya. Menariknya, hampir seluruh peserta nonton bareng mengenakan busana karateka.
BACA : Kalimantan Jadi Ibukota Negara, Telkom Hubungkan Fiber Optik
“Sebenarnya, Kalsel pasti legowo, di mana pun nantinya lokasi ibukota negara itu, apalagi jika Kalsel terpilih. Jika tidak terpilih, Kalsel tentu akan dapat imbasnya juga,” ucap Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini kepada awak media.
Ia mengungkapkan mungkin ada pertimbangan lain sehingga Presiden Jokowi belum mengumumkan lokasi ibukota negara yang baru dalam pidato kenegaraannya di depan anggota MPR RI.
BACA JUGA : Berbiaya Rp 446 Triliun, Gubernur Sahbirin Optimistis Kalsel Jadi Ibukota Negara
Ketua DPD Partai Golkar Kalsel ini menegaskan tetap mengapresiasi apa pun nantinya keputusan Presiden RI mengenai lokasi baru ibukota negara, apakah nanti diputuskan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, terlebih lagi Kalimantan Selatan.
“Bagi Pemprov Kalsel tak jadi masalah, jika ternyata bukan kita yang dipilih Presiden Jokowi. Sebab, masyarakat Kalsel akan menerima keputusan itu dan kelak masalah itu tidak menjadi bahan perdebatan di publik,” cetus Paman Birin.
Sekretaris Daerah Kalsel, Abdul Haris Makkie menegaskan apa yang dikatakan Gubernur Kalsel akan diikuti semua bawahannya. Bagi Haris Makkie, keputusan terbaik tentu akan diambil pemerintah pusat dalam menentukan titik lokasi ibukota negara pengganti Jakarta di Pulau Kalimantan.(jejakrekam)