Hasanuddin Murad Serukan Konflik Puar Junaidi-H Rusli Segera Diakhiri

 

KISRUH yang menuai konflik di internal Partai Golkar antara Puar Junaidi, anggota Komisi I DPRD Kalsel yang juga Koordinator Wilayah Pemenangan Golkar Kalsel Wilayah 1 versus Ketua DPD Partai Golkar Banjar yang juga Ketua DPRD Banjar, H Muhammad Rusli, makin meruncing.

PERSETERUAN antar kader beringin hingga berujung ke pengaduan ke ranah hukum pun disesalkan Hasanuddin Murad. Mantan Bupati Barito Kuala yang juga Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Kalsel ini meminta agar konflik antar kader beringin segera diselesaikan di internal.

“Selama ini, saya mengamati perkembangan konflik antara saudara Puar Junaidi dengan H Rusli. Ini menjadi bagian dari perkembangan politik Partai Golkar pasca Pemilu 2019 hingga muncul konflik keduanya,” ucap Hasanuddin Murad kepada jejakrekam.com, Jumat (9/8/2019).

BACA : Puar Junaidi-H Rusli Berseteru, Wanhat-Wantim Golkar Diminta Turun Tangan

Politisi senior beringin ini meminta agar semua pihak untuk menahan diri demi kebaikan Partai Golkar di Kalsel. Sebab, beber Hasanuddin, hanya masalah kader ,apalagi keduanya merupakan kader terbaik Partai Golkar, maka sebaiknya diselesaikan secara internal oleh pengurus di DPD Partai Golkar Kalsel.

“Tidak baik konflik antar sesama kader Golkar. Selesaikan saja di internal Golkar agar tidak melebar kemana-mana dan tidak berlarut-larut,” cetus mantan anggota DPR RI ini.

Sebelumnya, seruan serupa juga dilontarkan putra pendiri Sekber Golkar Kalsel Anang Adenansi, Anang Rosadi Adenansi yang meminta agar Dewan Penasihat dan Dewan Pertimbangan Golkar Kalsel segera turun tangan untuk mendamaikan konflik antara Puar Junaidi dengan H Rusli.

BACA JUGA : Inginkan H Rusli Ketua DPRD Kalsel, Tokoh Masyarakat Banjar Angkat Bicara

Pertimbangan Anang Rosadi adalah karena jika konflik itu dibiarkan berlarut-larut hingga masuk ke ranah hukum, justru akan merugikan Partai Golkar selaku pemenang Pemilu 2019, ditambah makin dekatnya pilkada serentak 2020 mendatang.

Bagi Anang Rosadi, di sinilah peran sentral dari Dewan Penasihat dan Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kalsel dalam mengatasi persoalan internal, terlebih lagi antar kader beringin, sehingga tidak melebar dan terus berlarut-larut tanpa ada solusi yang tepat.

Menariknya, konflik ini pun diduga akibat perebutan kursi Ketua DPRD Kalsel hasil Pemilu 2019, di mana Golkar meraih 12 kursi sebagai jawara. Desakan beberapa tokoh agar H Rusli yang merupakan Ketua DPRD Banjar layak menempati posisi puncak pimpinan dewan, justru tak termasuk dalam tiga nama yang diusulkan dalam rapat pleno Golkar Kalsel di Banjarmasin, Senin (29/7/2019).

BACA LAGI : Ditanya Konflik Puar-H Rusli, Paman Birin Bungkam, Supian HK Irit Bicara

Tiga nama yang diusulkan adalah Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel H Supian HK, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalsel Karlie Hanafi Kalianda serta Syarifah Rugayah, anggota DPRD Kalsel yang mewakili unsur perempuan ke DPP Partai Golkar di Jakarta.

Menariknya, Karlie Hanafi sendiri merupakan caleg terpilih dari dapil Kalsel 3 (Barito Kuala), yang raihan suaranya berada di bawah Hasanuddin Murad sebagai pendulang suara di dapil Batola.

Begitupula, Syarifah Rugayah berasal dari dapil Kalsel 2 (Kabupaten Banjar) yang posisinya juga di bawah raihan suara yang disabet H Rusli dengan mengemas 51.859 suara. Sedangkan, H Supian HK merupakan caleg terpilih dari dapil Kalsel 5 (Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong). (jejakrekam)

Penulis Asyikin
Editor Didi GS