Dirgahayu

Mendorong Banjarmasin Kota Inklusi

KOTA inklusi adalah kota yang ramah bagi semua warganya, termasuk penyandang disabilitas. Kota seperti itu sungguh suatu impian. Kota yang menempatkan warganya setara, memiliki hak dan akses yang sama mudah, tanpa diskriminasi. Memuliakan seluruh warganya.

SAYA mendengar kawan-kawan disabilitas telah melakukan ujicoba aksesibilitas layanan publik di Banjarmasin? Bagaimana bisa seperti itu, bisakah diceritakan ide itu dari mana?” tanya Noorhalis Majid, selaku pemandu Palidangan Noorhalis kepada Fatum Ade selaku Koordinator Program Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), Kamis, (18/7/2019).

“Sebelumnya kami melakukan baseline tentang bentuk-bentuk eksklusi atau peminggiran hak-hak disabilitas, anak dan perempuan. Dari baseline tersebut tergambar problem anak disabilitas yang putus sekolah, banyaknya disabilitas yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan karena tidak akses bagi mereka. Kurangnya partisipasi aktif, baik dari disabilitas sendiri ataupun pemerintah dan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas, serta masih kuatnya stigma terhadap disabilitas,” jawab Fatum Ade.

Dari baseline tersebut, pihaknya membuat skala prioritas advokasi. Dirumuskanlah tiga hal utama, pertama advokasi terhadap hak-hak dasar disabilitas, mulai dari akses pendidikan, kesehatan dan adminduk. Kedua, mendorong terbentuknya forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang peduli terhadap disabilitas.

“Ketiga, membuat roadmap atau peta jalan yang baik menuju kota inklusi. Dari situ kami melakukan pendekatan kepada pemerintah, membangun partisipasi publik, memperjuangkan fasilitas bangunan dan sarana yang akses, jangkauan layanan yang lebih luas, layanan yang berkualitas, dan disabilitas yang berdaya,” katanya.

BACA : SKPD Pemkot Banjarmasin Belum Ramah Disabilitas

Menurutnya, Pemprov Kalsel sudah cukup maju dari sisi regulasi, dimana Perda aksesibilitas sudah ada sejak tahun 2015. “Kawan-kawan disabilitas saat Musrenbang tidak lagi diwakilkan, sudah datang sendiri dan menyampaikan aspirasinya. Dinas PUPR sudah melibatkan disabilitas dalam pembangunan fasilitas publik, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan,” kata Fatum Ade.

Selain itu, lanjutnya, role play atau mencoba langsung dengan melibatkan para pejabat dan Walikota Banjarmasin, juga pernah dilakukan di trotoar di sepanjang Jalan Belitung, dilanjutkan dengan trotoar di Jalan Ahmad Yani. Selanjutnya mendorong partisipasi disabilitas untuk aktif.

Kegiatan terbaru adalah uji publik di empat dinas di lingkungan Pemkot Banjarmasin. Hasilnya, dinas pendidikan sudah cukup apresiatif karena sekolah inklusi cukup banyak, sampai 52 sekolah. Guru pendamping juga sekarang sudah ada, dan diberi honor oleh pemerintah, sementara di tempat lain, guru pendamping dibayar oleh orang tua siswa. Menjadi kendala ketika disabilitasnya orang miskin, tidak mampu membayar guru pendamping. Anggaran untuk disabilitas juga meningkat, mencapai Rp 2 miliar setiap tahun sejak 2016.

 

Sekarang ini disabilitas masih menghadapi bulying di sekolah. “Karena itu diperlukan edukasi kepada masyarakat agar tidak mendiskriminasi, melakukan bulying. Harus diketahui bahwa kita semua ini akan difabel pada waktunya,” tegas Fatum Ade.

Fatum Ade mengapresiasi Dinas Kesehatan Banjarmasin yang cukup memperhatikan disabilitas. Puskesmasnya sudah akses. Yang menjadi catatan hanya layanan untuk anak dan gigi dan untuk lansia, yang sulit mengaksesnya.

Pendengar yang mengikuti Palidangan Noorhalis menyampaikan tanggapannya. Sadam di Banjarmasin, menanyakan apakah pemerintah memberikan fasilitas peralatan kepada kawan-kawan disabilitas? Apakah selama ini pelayanan tidak diskriminatif? Sementara itu, Ratu di Kelayan Banjarmasin, menyampaikan hendaknya pemerintah memfasilitasi disabilitas, termasuk di desa-desa agar mereka bisa akses. Hariyadi di Tanjung, mengeluhkan soal trotoar yang tidak ramah di tempat dia, membahayakan bagi pejalan kaki.

BACA JUGA : Penyandang Disabilitas Masih Rawan Diskriminasi

Fatum Ade memberikan tanggapan, bahwa memang ada bantuan dari dinas sosial untuk penyediaan alat bantu, namun alat tersebut untuk semua ukuran, kursi roda misalnya, sering kali tidak disesuaikan dengan pemakainya, tidak cocok dengan ukuran tubuh. “Memang agak mahal bila sesuai ukuran, sehingga sulit dipenuhi oleh dinas sosial. Perda yang sudah ada, seharusnya ditindaklanjuti dengan membentuk komisi disabilitas yang bekerja mengarus utamakan isu disabilitas,” katanya.

Dinas lainnya yang cukup akses dan respon terhadap disabilitas adalah Disdukcapil Banjarmasin. Mulai dari fasilitas, parkir, bidang miring, hingga toilet. Meja layanan juga cukup rendah sehingga mudah bagi yang badannya kecil. Ruang tunggu yang nyaman. Juga pelayanan di kecamatan, sekarang ini hampir seluruh kecamatan sudah akses, kecuali yang masih kurang adalah kecamatan Banjarmasin Tengah. Kecamatan lainnya, terutama barat dan selatan, sudah akses.

Tentang Dinas Pariwisata, Fatum Ade menyampaikan masih belum akses. Program yang mengarah pada aksesibilitas juga tidak ada. Padahal disabilitas juga perlu pariwisata. Sarana dan prasarana pariwisata masih tidak akses, belum ramah pada disabilitas.

Apa harapan ke depan? Tanya Noorhalis Majid. Harapan masih sangat banyak. “Tapi kami sadar tidak semudah membalik telapak tangan. Kami berharap semua sadar bahwa difabel itu ada pada diri kita semua. Bahwa kita semua adalah calon difabel. Jadi memperbaiki layanan agar akes, bertujuan untuk kepentingan kita semua. Diperlukan kerjasama semua pihak untuk mewujudkannya. Perjuangan yang sudah dilakukan harap tidak dihambat. Anggaran yang tesedia dalam APBD juga berpihak, sehingga perbaikan bisa cepat terwujud,” pungkasnya.(jejakrekam)

Penulis Andi Oktaviani
Editor Andi Oktaviani