Dirgahayu

Diprotes Masyarakat Dayak, Fajar : Kalsel Jadi Ibukota Berdampak Positif

PRO dan kontra mengemuka menyikapi rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Terkhusus di Kalimantan Selatan yang disuarakan para aktivis lingkungan dan masyarakat adat Dayak Meratus, karena di lokasi calon ibukota di Kabupaten Tanah Bumbu disiapkan sedikitnya 300 ribu hektare lahan baru.

SUARA minor pun bermunculan, karena mengkhawatirkan pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Selatan akan berdampak pada ekosistem lingkungan serta kultur budaya masyarakat adat Dayak.

Menjawab kekhawatiran itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira menjamin pemindahan ibukota negara ke Kalsel, justru sebaliknya berdampak positif bagi pembangunan di Banua.

“Masyarakat tak perlu khawatir atas dampak negatif pemindahan ibukota negara  ke Kalsel. Sebab, Pemprov Kalsel sudah mengantisipasi dampak lingkungan,sosial, hingga budaya akibat pemindahan ibukota,” ucap Nurul Fajar Desira, dalam acara Ngupi Bareng Paman dan launching press room Pemprov Kalsel di Banjarbaru, Rabu (17/7/2019).

BACA : Masyarakat Dayak Tolak Pemindahan Ibukota Negara ke Tanah Bumbu

Menurut Fajar, saat ini, tinggal menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap tiga lokasi yang ditawarkan di Pulau Kalimantan. Yakni, Kalimantan Selatan yang menawar lokasi baru di antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanah Laut. Sedangkan, Kalimantan Tengah menyodorkan lokasi di tiga daerah, Palangka Raya-Katingan dan Gunung Mas. Sedangkan, Provinsi Kaltim memilih wilayah di Penajam Paser Utara-Balikpapan.

Mantan Kepala Bappeda Kota Banjarmasin ini memahami kecemasan masyarakat adat Dayak Meratus atas wacana pemindahan ibukota. Menurut dia, Pemprov Kalsel akan segera kebijakan yang pro masyarakat adat Dayak.

“Secara pendidikan, mereka (masyarakat adat Dayak) rendah. Kemudian, mereka punya adat yang unik dengan pola ladang berpindah. Jadi,  mereka khawatir terpinggirkan. Makanya, Pemprov Kalsel bersama Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menyiapkan program afirmasi,” papar Fajar.

BACA JUGA : Antropolog UIN Antasari : Salah Kaprah, Justru Masyarakat Dayak Itu Pelestari Hutan

Selain program afirmasi, Fajar menyebut Pemprov Kalsel juga menyiapkan program-program vokasi untuk siswa setingkat SMA/SMK. Tidak hanya hanya khusus untuk masyarakat adat Dayak, namun juga terbuka untuk seluruh masyarakat Kalsel.

“Saya sebenarnya agak kurang setuju kalau kita mendikotomikan antara Dayak dan Banjar. Kita bicaranya Banua, karena Banua Kalsel itu di dalamnya ada Dayak, Banjar, Jawa, Minang dan semuanya ada. Itu dibuktikan selama ini, kita hidup dengan rukun dan damai,” tandas Fajar.

Sebelumnya, Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy S Prawiradinata memastikan positif ibukota negara pindah ke Kalimantan. Ada tiga provinsi yang tengah dipilih Presiden Jokowi, yakni Kalsel, Kalteng dan Kaltim.

BACA LAGI : Berbiaya Rp 446 Triliun, Gubernur Sahbirin Optimistis Kalsel Jadi Ibukota Negara

Sedangkan, Gubernur Sahbirin Noor dalam paparannya menegaskan posisi Kalsel berada di posisi sentral, dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sekitar Selat Makassar.

Kalsel juga bebas gempa bumi dan gunung berapi, rendah terhadap kerawanan banjir serta ditopang daya dukung ibukota baru, yakni Bandara Warukin (Tanjung), Bandara Bersujud (Batulicin), Bandara Gusti Syamsir Alam (Kotabaru), Bandara Mekar Putih (Kotabaru) serta Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru.

Kemudian,  infrastuktur lainnya yakni Pelabuhan Samudera Batulicin, Pelabuhan Nasional Trisakti, Pelabuhan Stagen dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih di Kotabaru. Termasuk, trase kereta api dan jalan bebas hambatan.(jejakrekam)

 

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi G Sanusi