Foto : Asyikin
KETUA Komisi III DPRD Batola, Syarif Faisal memastikan akan segera menindaklanjuti aspirasi warga Desa Jambu Baru yang menolak perkebunan sawit merambah desanya. Termasuk, mengevaluasi keberadaan perkebunan sawit yang membawa dampak negatif atau banyak mudharatnya.
“MEMANG, keberadaan perusahan sawit di Batola banyak dampak yang merugikan masyarakat. Seperti tidak terbukanya koperasi, penyerapan tenaga kerja dan perkebunan plasma yang tidak terawat. Ini belum lagi masalah klasik yang merugikan masyarakat,” ucap Syarif Hidayatullah, dalam dialog dengan puluhan warga Desa Jambu Baru di DPRD Batola, Marabahan, Rabu (17/7/2019).
Legislator Golkar ini menegaskan pemerintah daerah perlu mengevaluasi keberadaan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Batola. Apalagi, beber Syarif, selama ini kontribusi bagi daerah dan masyarakat juga tidak seimbang dengan dampak yang diterima daerah.
BACA : Tolak Sawit, Pakai Laung Kuning, Warga Desa Jambu Baru Datangi DPRD Batola
“Kalau pun ada dana CSR, itu cukup hanya untk Pemkab Batola, bukan untuk masyarakat. Padahal, lahan yang ada dirusak sawit, sehingga warga tak bisa melakoni pekerjaan utamanya seperti bertani, mencari kayu galam dan mencari ikan,” ujar Syarif.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Batola ini mengatakan kondisi jalan juga terdampak, karena tiap tahun rusak akibat dilintasi truk bertonase besar. Padahal, beber Syarif, kapasitas jalan di Batola maksimalnya hanya 6 ton tapi dilintasi truk jumbo bertonase 12 ton.
BACA JUGA : Moratorium Sawit Masih Berlaku, Tiga Daerah Dapat Jatah Peremajaan
“Ini sudah menyalahi aturan. Masalah Desa Jambu ini, kami akan segera panggil pihak terkait, terkait tapal batas dan lainnya. Pihak perusahaan PT Tasnida Agro Lesatari dalam waktu dekat akan kita panggil dan langsung cek ke lapangan,” tandas Syarif.(jejakrekam)